JAKARTA, WT – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan penolakannya secara tegas terhadap wacana menjadikan program barak militer sebagai kebijakan nasional untuk menangani anak-anak yang dianggap bermasalah. Usulan yang dilontarkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dinilai sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan nasional dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendidik.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai pendekatan semacam itu tidak hanya ketinggalan zaman, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar pendidikan modern. “Di era yang seharusnya mengedepankan pembebasan dan pemberdayaan anak, justru muncul gagasan pendidikan yang kaku, militeristik, dan represif. Ini adalah kemunduran serius,” ujarnya.
Menurut JPPI, gagasan pendidikan berbasis barak militer menunjukkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah kehilangan arah dan menyerah dalam menghadirkan solusi yang layak bagi dunia pendidikan. Padahal, sekolah semestinya menjadi ruang yang nyaman, inklusif, dan mendorong kreativitas serta pemikiran kritis anak-anak.
“Model barak militer hanya akan menekan pertumbuhan anak, membungkam nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh tanpa memahami esensi dari berpikir merdeka,” tambah Ubaid.
Atas dasar itu, JPPI menyampaikan empat poin tuntutan kepada pemerintah:
Menolak secara mutlak wacana penerapan program barak militer dalam kebijakan pendidikan nasional.
Menuntut pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas ide tersebut.
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek yang dinilai gagal menjalankan fungsi dasarnya.
Mendesak peningkatan investasi dan perhatian terhadap sistem pendidikan yang humanis, inklusif, serta berfokus pada pengembangan potensi anak.
“Jangan korbankan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan yang mengabaikan nilai-nilai pendidikan sejati. Kami tidak akan diam melihat pendidikan bangsa ini dibawa mundur,” tegas Ubaid.
JPPI juga mengajak para pendidik, orang tua, serta aktivis pendidikan untuk bersama-sama menolak wacana tersebut dan memperjuangkan sistem pendidikan yang berpihak pada anak dan menjunjung tinggi martabat manusia. (RIZ)
Discussion about this post