TANGERANG-DPRD Kota Tangerang mendukung langkah pemkot setempat untuk penataan kawasan Kavling DPR yang berlokasi di Kecamatan Pinang dan Cipondoh.
Penataan kawasan tersebut didasari Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Tangerang tahun 2012 – 2032 bahwa peruntukan pada kawasan kavling DPR adalah peruntukan untuk perdagangan dan jasa, industri ramah lingkungan dan perumahan.
“Legislatif akan mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan pendataan terhadap bangunan yang ada di Kavling DPR Blok A, B, C dan D baik yang telah mempunyai izin maupun yang belum mempunyai izin dalam rangka penataan kawasan kavling DPR,” kata Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo.
Selain itu, DPRD mengusulkan kepada eksekutif untuk mem BKO-kan dan memberikan kewenangan kepada pegawai dari dinas teknis ke Dinas Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mempercepat proses pembuatan perizinan, dan merubah SOTK DPMPTSP.
“Kami juga mengusulkan kepada Walikota Tangerang agar mengundang semua pengusaha di kavling DPR Kecamatan Cipondoh dan Pinang untuk menyosialisasikan peruntukan kavling DPR agar para pengusaha mengetahui kewajiban yang harus mereka penuhi termasuk mengajukan perizinan bagi yang belum memiliki izin dan sanksi bagi yang tidak mempunyai izin atau tidak sesuai peruntukannya,” terang politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara Asisten Pemerintahan (Asda) Pemkot Tangerang, Ivan Yudhianto mengatakan Pemkot Tangerang akan melakukan pendataan izin bangunan di lokasi tersebut. Setelah dilakukan pendataan dan jika ditemukan pelanggaran maka pihak Satpol PP akan melayangkan surat teguran. Jika masih tidak diindahkan, sesuai aturan maka akan dikenakan sanksi penyegelan hingga pembongkaran.
“Kita minta pak Camat untuk segera mendata bangunan. Kalau ada pelanggaran kita akan lakukan teguran dan ujungnya bisa saja kita lakukan pembongkaran,” ujarnya.
Masih kata Ivan, dalam waktu dekat, Pemkot Tangerang akan menggelar pertemuan dengan para pengusaha yang berada di Kavling DPR. Pihaknya juga akan membentuk Tim bersama lintas OPD untuk menyusun dan mendata izin IMB dan proses sidak kavling DPR Blok A tetap akan di proses dan apabila menyalahi aturan akan di tindak sesuai dengan peraturan dan perizinan tentang RT/RW.
“Ya, Insyallah dalam waktu dekat, pak Walikota akan menggelar gathering dengan para pengusaha Kavling DPR. Kita akan lakukan penataan,” ujarnya.
Hal senada juga ditegaskan Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Agus Hendra. Dikatakan Agus bahwa saat ini pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada pemilik bangunan yang diduga melanggar.
“Kita sudah layangkan surat teguran. Surat teguran satu sampai tiga. Kalau melanggar kita segel,” tandas Agus. (Adv)
















Discussion about this post