SERANG-Pengangguran di Banten tertinggi di Indonesia. Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menilai tingginya angka pengangguran terbuka (TPT) dipengaruhi hengkangnya pelaku industri ke daerah yang lebih kecil upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Pengusaha yang semula berbisnis di Banten, memilih pindah ke daerah-daerah di Jawa Tengah. “Pabrik itu kan perlu tenaga (kerja) yang besar. Dan sekarang itu sudah mulai pindah ke daerah Jawa Tengah. Makanya angka pengangguran di sana berkurang,” ujar WH saat ditemui di Pendopo Lama Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa (6/11).
Menurut WH, faktor lain tingginya TPT yakni Banten masih menjadi tujuan para pencari kerja dari luar daerah. Hal itu dipicu tingginya nilai UMK di Banten yang mencapai Rp3,6 juta. “Banten dan Jawa Barat jadi perhatian masyarakat. Mereka berlomba-lomba ke sini. Coba di Jateng, contohnya pabrik kaus kaki, karena di sana UMK nya rendah itu sebesar Rp1,8 juta. Nah kita Rp3,6 juta. Makanya mereka (pelaku industri) cari yang paling murah, semua pindah ke sana,” katanya.
Di sisi lain, WH juga menilai ironis. Di Banten, ada 14 ribu industri. Namun TPT di masih tinggi. Bahkan menduduki peringkat satu secara nasional. “Ironis memang. Malah Nusa Tenggara Timur (NTT) posisinya lebih baik dari kita. Padahal ekonomi kita sedang naik, angka inflasi sudah mendekati deflasi. Tapi pengangguran masih tinggi,” jelasnya.
Dari data yang didapat, lulusan SMK mendominasi angka pengangguran di Banten yakni sebanyak 60 persen. Sedangkan sisanya lulusan SMA, SMP dan SD bahkan ada juga lulusan strata 1 (S1). Mantan Walikota Tangerang itu mengungkapkan industri sangat mempengaruhi ekonomi makro di Banten. Ia menilai, bursa kerja hanya membuka lowongan untuk pekerja minimarket.
“Nggak seberapa dibandingkan kesempatan kerja yang dibutuhkan masyarakat. Beda dengan tahun 89 industri banyak tapi pengangguran sedikit,” jelasnya. Ia mengaku, Pemprov Banten terus mencari solusi demi mengatasi angka pengangguran terbuka di Banten. Salah satunya adalah membuat kurikulum yang sesuai dengan lapangan pekerjaan. Mengenai survei Badan Pusat Statistik (BPS), WH menjelaskan hal itu dilakukan saat siswa SMA/SMK baru lulus ujian.
“Yang di Banten cari kerja. Yang dari luar datang juga cari kerja di sini. Kalau lihat survei misalkan bapaknya pengusaha, anaknya cari kerja itu tercatat pengangguran, lalu orang tuanya pegawai pemda anaknya lulusan kimia tapi belum kerja, itu masuk pengangguran,” jelasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi mengatakan, pihaknya mempunyai indikator terkait perusahaan pindah ke daerah lain, yaitu perusahaan tutup atau ekspansi. “Kalau apa yang disampaikan Pak Gubernur itu ekspansi, ada benarnya. Potensi itu selalu ada. Tapi sampai saat ini kita tetap melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang ada di Banten, salah satunya dengan melakukan hubungan industrial yang harmonis,” kata Al Hamidi saat dihubungi melalui telepon, kemarin.
Ia mengakui, saat ini ada perusahaan di Banten yang sudah melakukan ekspansi. Namun jumlahnya belum terdata. “Yang disampaikan Pak WH kan ekspansi. Misalkan ke Jabar atau daerah lainnya. Tapi otomatis induknya ada di sini (Banten). Kita tetap berusaha agar industrinya nggak pindah,” ujarnya. Ia mengungkapkan, pihaknya banyak membuat terobosan melalui program-program supaya perusahaan tidak tutup,melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berpindah. “Saat ini ekspansi yang banyak. Tapi kalau tutup harus lapor ke Disnaker. Kalau untuk jumlah perusahaan di Banten itu ada 15 ribuan. Kalau yang disampaikan Pak Gub sampai puluhan ribu itu kaya CV atau PT yang memang belum terdata sama kita,” sambungnya.
Program Disnaker selanjutnya, kata Al Hamidi, adalah mengusulkan daerah industri ramah lingkungan di setiap exit Tol Serang-Panimbang. Hal itu dilakukan untuk mengurangi disparitas antara utara dan selatan. ”Jadi nggak usah ke mana-mana cukup di Lebak dan Pandeglang bangun industri. Apalagi dengan adanya tol, aksesnya bisa lebih cepat,” katanya.
Diketahui sebelumnya, BPS mencatat sampai Agustus 2018 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 5,34 persen atau setara 7, juta orang dari 131,01 juta orang angkatan kerja. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, provinsi dengan angka pengangguran total sebesar 5,34 persen paling banyak berada di Banten. “TPT tertinggi tercatat di Provinsi Banten sebesar 8,52 persen,” kata Suhariyanto. Sedangkan yang paling rendah, kata Suhariyanto terjadi di Provinsi Bali sebesar 1,37 persen. Untuk wilayah besar seperti Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,24 persen. Jawa Timur sebesar 3,99 persen, Jawa Tengah sebesar 4,51 persen. “TPT terendah di Provinsi Bali sebesar 1,37 persen,” ujar dia. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 194,78 juta orang. Dengan rincian 131,01 juta merupakan angkatan kerja dan 63,77 juta orang bukan angkatan kerja. Dari 131,01 juta orang, yang bekerja sebanyak 124,01 juta orang, sedangkan 7,001 juta orang merupakan pegangguran.
Menurut tingkat pedidikan, lulusan SMK paling mendominasi TPT di Indonesia. TPT yang berasal dari pendidikan SMK sebesar 11,24 persen, lulusan SMA sebesar 7,95 persen, lulusan diploma I/II/III sebesar 6,02 persen, lulusan universitas sebesar 5,89 persen, lulusan SMP sebesar 4,80 persen, dan lulusan SD sebesar 2,43 persen. (tb/ang/bha)
Discussion about this post