SERANG—Serapan anggaran pada APBD Provinsi Banten tak sesuai target. Hingga Oktober, serapan anggaran untuk infrastruktur baru mencapai 74 persen. Padahal targetnya mencapai 80 persen.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, sejauh ini total serapan fisik dan keuangan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) masih belum mencapai target.
Menurut Andika, melencengnya progres kinerja terjadi karena sejumlah kendala. Salah satunya disebabkan adanya optimalisasi program yang secara tak langsung mengganggu proses pembangunan. “Dari hasil evaluasi yang dilakukan, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan serapan anggaran fisik dan keuangan belum optimal. Rata-rata, kendala yang dihadapi OPD merupakan masalah teknis, dalam kaitan proses lelang, kemudian perencanaan dokumen. Tidak bisa sama, permasalahan berbeda-beda,” kata Andika saat ditemui usai rapat awal bulan di Kantor Bappeda Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (5/11).
Menurut mantan anggota DPR RI itu, selain masalah lelang, penyebab lainnya adalah adanya optimasi sejumlah program. Sehingga mau tidak mau akan berpengaruh terhadap teknis pelaksanaannya. “Karena kemarin juga ada optimasi, yang harusnya dilaksanakan tapi karena ada optimasi berubah lagi secara teknis. Optimasi itu pengurangan, yang harusnya (volumenya) 20 kilometer jadi 15 kilometer. Secara teknis juga menganggu proses pembangunannya,” ujarnya.
Meski belum penuhi target, Andika optimistis pada akhirnya semua akan bisa tercapai. “Insya Allah bisa selesai sesuai target yang dicanangkan. Kami target misalnya (pengerjaan) bulan ini harusnya 80 persen tapi masih 70 persen, maka minggu depan harus bisa 80 persen,” ujarnya. Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, Pemprov Banten telah menetapkan target capaian setiap bulannya terhadap serapan anggaran fisik dan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi, hingga Oktober capaiannya belum juga sesuai harapan.
“Kalau serapan fisik 74 persen dari 80 persen yang ditargetkan. Berarti ada ini (selisih,red) 6 persen. Kalau serapan keuangan seharusnya 65 persen ini baru 60 persen. Tepatnya, 59 koma sekian,” kata Mahdani.
Menurut Mahdani, belum tercapainya target progres dikarenakan adanya sejumlah OPD dengan serapan fisik maupun keuangan yang belum optimal. Rata-rata itu terjadi di OPD yang memiliki beban kerja yang besar.
“Ini (yang belum optimal-red) juga yang masih terlihat di OPD besar, Perkim (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman), DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan Dinkes (Dinas Kesehatan). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) secara garis besar bagus. Sebab yang besar itu karena anggarannya untuk Bosda (bantuan operasional sekolah daerah),” jelasnya.
Adapun yang harus menjadi perhatian Dindikbud adalah terkait pembebasan lahan unit sekolah baru (USB) SMA/K di 10 titik. Pembebasan lahan dengan anggaran Rp 56 miliar itu ditekankan selesai tahun ini karena dana pembangunan fisik sekolahnya akan dialokasikan di APBD 2019.
“Jangan sampai nanti kita menganggarkan di 2019 untuk sekolah baru tapi enggak ada lahan. Kita administrasi pembangunan sebagai pengendali pembangunan sudah melaporkan, nanti pimpinan mengambil kebijakan. Titik (lahan) sudah ada semua, tinggal eksekusi. Anggaran sekitar Rp 56 miliar untuk 10 titik, rata-rata Rp 2,5 miliar,” ujarnya. (tb/bha)
Discussion about this post