Selain Bank Wakaf Mikro, Presiden Akan Bangun Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan telah mengembangkan beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi keumatan seperti Bank Wakaf Mikro (BWM).

“Kita dirikan di pondok-pondok yang memiliki lingkungan komunitas bisnis yang baik, sehingga berkembanglah ekonomi umat. Karena saya juga cek langsung ke beberapa pondok yang berjalan ini, alhamdulillah sangat baik,” ujar Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan para Kiai/Habib se-Jadetabek, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/2) siang.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjawab mengenai kriminalisasi ulama atau anti Islam. Ia menegaskan bahwa isu mengenai anti Islam dan ulama itu tidak berdasar karena dirinya lah yang menandatangani mengenai Hari Santri. “Bagaimana anti islam, anti ulama. Tadi sudah disampaikan, Ketua Umum MUI. Yang tanda tangan hari santri itu siapa?” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan untuk pengembangan ekonomi umat melalui BWM berkembang dengan baik karena telah ada yang berpindah dari berjualan keliling menjadi memiliki warung misalnya.

“Yang dulunya misalnya di lingkungan itu ada bakso di gerobak, setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Wakaf Mikro bisa memiliki warung, jualan di warung. Yang dulunya jualan gorengan, setelah mendapatkan bantuan dari Bank Wakaf Mikro bisa berjualan gorengan dan nasi uduk. Ya memang ini ekonomi super mikro yang kita tuju memang ke sana,” tambahnya.

Tahun ini, lanjut Presiden, insyaallah pemerintah juga akan membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) khusus di pondok pesantren yang dimiliki. “Memang baru 1.000, tapi 1.000 itu juga jumlahnya banyak, juga gede. Karena kita akan bangun bangunannya plus isinya. Sebuah pondok ingin skill yang ingin di-upgrade garment, ya berarti kita berikan di situ peralatan yang berkaitan dengan garment atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan garment,” ujarnya.

Ada juga, sambung Presiden, yang ingin untuk Informasi Teknologi (IT), maka disiapkan peralatan yang berhubungan dengan IT. Ia juga menambahkan jika ada yang ingin berkaitan dengan industri kreatif, ya juga disiapkan. “Tetapi kalau yang 1.000 nanti kita evaluasi, kita koreksi, insyaallah semuanya sudah benar, sudah betul, ya baru tentu saja dari 28.000 pondok pesantren yang ada di tanah air, itulah yang akan kita sasar,” jelas Presiden.

Hal ini dilakukan, menurut Presiden, setelah dirinya hampir setiap minggu, setiap hari keluar masuk pesantren, semakin masuk semakin saya tahu apa yang harus dikerjakan karena masukan dari pimpinan pondok dan juga santri.

Keuangan Syariah

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga bercerita bahwa dirinya Ketua Nasional Keuangan Syariah (KNKS). “Kalau negara-negara lain ketuanya menteri, di sini saya amabil alih. Kenapa saya sendiri, saya  melihat Indonesia sebagai  sebuah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Ekonomi syariah kita baru berkembang 5%, Malaysia 23%, Saudi 51%, Uni Emirat Arab 19%,” ujarnya.

Mengenai capaian yang baru 5%, menurut Presiden harus dibenahi karena Indonesia adalah pasar yang besar bagi ekonomi dan keuangan syariah. Ia menambahkan bahwa bahkan Indonesia kalah dengan Korea, kalah dengan Inggris, dan kalah dari Perancis.

“Ini ada sesuatu yg harus kita benahi, kita perbaiki. Penduduk kita 260 juta. 87% kita muslim, artinya sekali lagi Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tapi keuangan syariahnya baru 5%, ini ada sesuatu. Sehingga saya juga pengen ngerti ini ada tantangannya di mana, hambatannya di mana, saya pengen ngerti, sudah saya ketuai sendiri,” jelasnya.

Jika nantinya sudah berjalan, menurut Presiden, dirinya akan menyerahkan soal itu ke menteri yang terkait dengan ini. Ia juga menegaskan bahwa hal ini tidaklah mudah atau gampang karena banyak hal yang mesti diluruskan.

“Yang terakhir, saya titip betul yang namanya semburan fitnah, hoaks ini harus diluruskan agar perpecahan, gesekan, atau menuju ke sebuah gesekan bisa kita hindari,” pungkas Presiden.

Dalam acara tersebut, Presiden didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (DID/EN)