“Jangan tunda lagi, karena dana desa itu untuk kepentingan penduduk setempat, maka harus terbuka agar tidak menjadi masalah belakangan nanti,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid di Tangerang, Selasa.
Maesal mengatakan kades atau perangkat desa lainnya yang belum merampungkan laporan pertanggungjawaban agar secepatnya diselesaikan.
Hal tersebut terkait aksi unjuk rasa warga Desa Pasir Gintung, Kecamatan Jayanti Selasa, menuntut agar kinerja kades dan perangkat lainnya lebih maksimal terutama menyangkut dana desa yang dinilai tidak terbuka.
Sedangkan warga meminta agar kades bertanggungjawab terhadap pengunaan dana itu dan berharap penegak hukum untuk turun tangan bertindak.
Sementara itu, Camat Jayanti, M Chaidir mengatakan aksi massa tersebut dipicu karena ada beberapa kegiatan alokasi dana desa (ADD) belum dilaksanakan di desa tersebut, meski sudah diingatkan.
Pihaknya sudah menerima keluhan warga tersebut karena tidak puas terhadap kinerja kades, maka aksi unjuk rasa tidak dapat dihindari.
Chaidir mengharapkan agar kades lain di wilayahnya, segera menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban kegiatan ADD 2018.
Dia menambahkan di Desa Pasir Gintung terdapat enam titik kegiatan fisik dan tiga lokasi non fisik yang belum dilaksanakan aparat desa setempat, ini merupakan sebagai pemicu unjuk rasa.
Namun di Kabupaten Tangerang terdapat sebanyak 246 desa yang tersebar pada 29 kecamatan dan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp537 milyar tahun 2018.
Setiap desa menerima masing-masing Rp1,2 milyar dengan perincian pencairan secara bertahap dan tahap awal sebesar 20 persen.
Sumber dana berasal dari pemerintah pusat Rp241 milyar dan pemerintah daerah Rp138 milyar serta pembagian hasil pajak Rp158 milyar.
Sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Tangerang, telah memeriksa sebanyak 90 kades terkait pengunaan dana desa 2018 dan menerjunkan auditor serta melihat kondisi fisik proyek insfrastruktur.
Discussion about this post