TANGERANG, WT – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memacu agenda transisi energi demi mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada rentang tahun 2050–2060. Sikap konsisten ini tetap dipertahankan meski di tengah tantangan dinamika global serta besarnya kebutuhan modal untuk beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, saat membuka gelaran Enlit Asia – MKI Electricity Connect 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026).
Bahlil menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menyurutkan langkah dalam menjalankan peta jalan transisi energi, sekalipun terdapat sejumlah negara maju yang dinilai mulai mengendurkan komitmennya terhadap Paris Agreement.
“Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo tetap konsisten untuk mencapai Net Zero Emission pada 2050 sampai 2060,” ujar Bahlil.
Untuk merealisasikan target tersebut, dibutuhkan dukungan modal yang memadai guna membangun pembangkit listrik ramah lingkungan sekaligus memperkuat keandalan jaringan transmisi nasional.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana sekitar 70 persen di antaranya bersumber dari EBT. Pembangunan ini juga akan ditopang oleh pengembangan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp2.600 triliun hingga Rp2.700 triliun.
Selain target RUPTL, pemerintah tengah menyiapkan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW yang ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun. Proyek ini diperkirakan menyerap investasi hingga 70–73 miliar dolar AS. Pada tahap awal, pemerintah akan memulainya dengan peluncuran kapasitas 5,5 GW yang dilanjutkan dengan lelang untuk kapasitas 25–30 GW.
Bahlil memastikan mekanisme lelang akan dipangkas dan dipercepat agar para pelaku industri yang memiliki keandalan teknologi dan daya saing tinggi dapat berpartisipasi secara optimal. Namun, ia menekankan agar pengerjaan proyek tetap memprioritaskan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
“Kalau produksi dalam negeri belum cukup, baru kita lakukan impor secara selektif. Jangan sampai karena impor, industri dalam negeri kita malah mati,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menilai percepatan transisi energi membutuhkan sinergi erat antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha. Melimpahnya potensi EBT—seperti tenaga surya, air, panas bumi, hingga angin—menjadi modal besar bagi Indonesia untuk tampil sebagai pusat investasi industri hijau dan data center di Asia Tenggara.
“Indonesia punya wilayah yang luas dan harga energi yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Ini menjadi peluang untuk menarik investasi, termasuk data center dan industri hijau,” kata Bahlil.
Adapun perhelatan Enlit Asia – MKI Electricity Connect 2026 menjadi wadah strategis yang mempertemukan regulator, penyedia utilitas, investor, pakar, hingga pengembang teknologi untuk merumuskan arah masa depan sektor ketenagalistrikan. (RIZ)
Discussion about this post