CIPUTAT-Meski memiliki kemajuan pesat Kota Tangsel tak sepi penduduk miskin. Setidaknya, ada 1,6 persen warga miskin di kota ini.
Untuk menekan angka itu, Pemkot Tangsel pun membuat program di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan.
Hal ini diungkapkan, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sejumlah OPD sudah membuat program untuk mengentaskan kemiskinan.
“Yang selama ini kita lakukan mengintervensi. Dinas Koperasi, Pertanian, Perindag, Disnaker semua membuat program untuk mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Kemudian, secara infrastruktur, Dinas Bangunan menyelenggarakan bedah rumah. Dinkop, kata dia, ada namanya bedah warung. “Disnaker, menggelar pelatihan keterampilan. Relatif program fisik infra sudah, manusianya juga sudah, sektor pendidikan juga sudah dilakukan,” jelasnya.
untuk diketahui, kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan Kabupaten/Kota.
Maka, di Kota Tangel telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 800.05IKep.92-Hukl2012 tanggal 1 Mei 2012. Ketentuan ini, telah diperbarui dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 800.05/Kep.439-Huk/2018 tanggal 2 Oktober 2018.
Untuk itulah, Bappeda Kota Tangsel menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Aula Balai Kota Tangsel, Ciputat, Rabu (7/11). Kegiatan ini, dihadiri oleh seluruh perwakilan OPD Tangsel.
Di acara ini, Kepala Bidang Ekonomi Sosial Masyarakat Bappeda Tangsel Yahya Sutaemi mengungkapkan, rapat koordinasi ini digelar untuk
kembali menegaskan peran masing-masing OPD untuk menanggulangi kemiskinan.
“Meskipun angka kemiskinan terbilang kecil, dan di Banten kita terbaik namun harus tetap kita tangani dan tanggulangi kemiskinan di Kota Tangsel,” jelasnya.
Sementara, menurut Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie, tim penanggulangan kemiskinan ini harus berperan untuk mengkoordinasikan program kegiatan termasuk kepedulian penguatan anggaran yang berkecukupan dan berkualitas dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan.
“Tim ini juga harus mampu bergerak dan berperan dengan bertumpu pada pemberdayaan dan kemandirian penduduk miskin, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin segera terwujud di Kota Tangsel,” bebernya.
Badan Pusat Statisik melaporkan berdasarkan data kesejahteraan Rakyat Kota Tangsel, persentase penduduk miskin di Kota Tangsel sebesar 1,76 persen, bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten, Kota Tangsel adalah Kota yang paling kecil persentase angka kemiskinannya, juga merupakan kota dengan angka kemiskinan terkecil dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Indonesia.
“Akan tetapi, tetap dibutuhkan usaha bersama antar pemangku kepentingan untuk mengeluarkan kelompok masyarakat tersebut dari bawah garis kemiskinan. Selain itu juga permasalahan disparitas atau tingkat kesenjangan yang masih tinggi, serta masalah akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Laju pertumbuhan penduduk Kota Tangsel dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena Tangsel merupakan suatu kota yang letak wilayahnya sangat strategis, sehingga tingginya tingkat urbanisasi ini juga memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Tangsel.
“Melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan akan dihasilkan beberapa alternatif solusi yang bisa menjawab persoalan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan,” paparnya. (mol/esa)
Discussion about this post