Tidak Bahas Pilpres, Presiden Jokowi Minta Bupati Dinginkan Suasana Agar Tidak Terjadi Kegaduhan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para kepala daerah agar berperan serta mendinginkan suasana dalam berdemokrasi sehingga tidak terjadi kegaduhan yang mengganggu. Permintaan ini disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan para bupati, di ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis (5/7) pagi.

“Presiden telah berpesan agar rakyat tidak diajari berpikir terlalu rumit. Demokrasi adalah demokrasinya rakyat. Mari kita ciptakan kondisi baik supaya negara kita aman, kondusif,” kata Agus Ambo Djiwa, Bupati Mamuju Utara, Sulawesi Barat, yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi dalam kesempatan itu.

Agus menegaskan, bahwa pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam mulai dari pukul 09.00 WIB itu sama sekali tidak membahas arahan Presiden terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ia menegaskan, Presiden sama sekali tidak mengarahkan  untuk menentukan siapa.

Presiden, lanjut Bupati Mamuju Utara itu, justru meminta agar kepala daerah turut serta mendinginkan suasana dan menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, baik, supaya negara semakin berkembang maju.

“Ajari masyarakat berdemokrasi baik, bagus, sehingga mereka paham apa itu demokrasi, apa sih tujuan kita berdemokrasi,” kata Agus menyampaikan penuturan Presiden.

Menurut Agus, Presiden juga meminta agar jangan ada bahasa-bahasa yang memprovokasi, mengundang rakyat tidak bersimpati pada pejabat, pada siapa saja.

“Presiden meminta agar kepala daerah lebih fokus pada program kerja. Harus fokus, kalau infrastruktur,  ya infrastruktur saja, jangan yang lain-lainnya supaya kelihatan penekanannya,” terang Agus.

Tidak Ada Bahasan Politik

Senada dengan Agus, Bupati Sidoarjo, Jatim, Saiful Illah, mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar itu.

“Tidak, tidak, Pak Presiden tidak membahas politik, tidak ada,” tegas Saiful yang hadir dalam pertemuan Bupati dengan Presiden Jokowi pada gelombang pertama, Kamis (5/7) pagi.

Ia mengaku menyampaikan beberapa hal mewakili masyarakat, yang langsung direspon dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi.

“Kami menyampaikan usul dari kepala desa agar anggaran untuk prona pembuatan sertifikat dinaikkan karena biaya yang dijatah sekarang Rp150 ribu itu tidak cukup. Jadi dipertimbangkan tadi untuk naik jadi Rp300 ribu,” jelas Saiful. (*/FID/OJI/ES)