TANGERANG, WT – Sistem pembaruan administrasi perpajakan atau Coretax membawa perubahan signifikan dalam prosedur administrasi pajak di Indonesia. Salah satu yang paling disorot adalah penerapan mekanisme replace dalam pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang resmi berlaku mulai 1 Oktober 2026 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026, menggantikan aturan lama PER-11/PJ/2025.
Praktisi perpajakan sekaligus Partner Ideatax, Arianta John Bangun, mengingatkan bahwa aturan baru ini menuntut wajib pajak untuk menyusun ulang data pelaporan secara komprehensif serta menghitung ulang dampak koreksi terhadap kewajiban pajak pada periode terkait.
Perbedaan Mekanisme Replace vs Skema Delta
Menurut John, mekanisme replace memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibanding skema delta yang digunakan pada sistem sebelumnya. Pada skema delta dahulu, pembetulan hanya mencatat nilai selisih atau perubahan angka terhadap SPT yang sudah pernah disampaikan.
Namun, dalam sistem Coretax menggunakan mekanisme replace, SPT pembetulan terakhir secara otomatis akan menggantikan keseluruhan isi SPT sebelumnya untuk masa pajak tersebut.
“Wajib pajak tidak cukup hanya memasukkan nilai koreksi, tetapi harus menyajikan kembali keseluruhan data SPT sesuai posisi pelaporan yang benar. Coretax kemudian akan menghitung ulang kewajiban pajak dengan memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan serta saldo kompensasi sesuai ketentuan,” jelas John dalam keterangan tertulisnya.
Tantangan Menghadapi SP2DK dan Angka Agregat
Perubahan aturan ini dinilai sangat krusial, khususnya bagi badan usaha atau wajib pajak yang melakukan pembetulan setelah menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
SP2DK sendiri merupakan instrumen pengawasan resmi DJP untuk mengklarifikasi indikasi ketidakpatuhan. Melalui sistem Coretax, pengawasan data kini semakin ketat karena terintegrasi dengan berbagai sumber informasi pihak ketiga, mulai dari perbankan, dokumen kepabeanan, lembaga, hingga asosiasi industri.
Kendati demikian, John menilai temuan data agregat dalam SP2DK kerap menyulitkan wajib pajak apabila tidak disertai rincian transaksi yang valid. Indikasi umum yang sering ditemukan DJP meliputi selisih omzet antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN, kewajiban pemotongan pajak yang belum terpenuhi, hingga ketidaksesuaian data eksternal.
“Wajib pajak perlu mengetahui transaksi spesifik yang menyebabkan selisih sebelum melakukan pembetulan. Jika hanya berpatokan pada angka agregat tanpa menelusuri data pendukung, risiko kesalahan pelaporan justru akan semakin meningkat,” tegasnya.
Tips dan Strategi Menghindari Risiko Salah Pelaporan
Agar terhindar dari risiko kesalahan fatal, praktisi Ideatax tersebut menyarankan beberapa langkah strategis bagi wajib pajak sebelum mengirimkan SPT pembetulan melalui Coretax:
Lakukan Rekonsiliasi Menyeluruh: Perusahaan wajib mencocokkan data antara SPT Tahunan, SPT Masa, dan buku besar (general ledger) untuk mengidentifikasi akar permasalahan selisih data.
Minta Penjelasan ke Account Representative (AR): Jika temuan DJP belum transparan, wajib pajak berhak meminta klarifikasi kepada AR terkait sumber data, metode penghitungan, hingga rincian periode transaksi.
Hitung Dampak Saldo Kompensasi: Pembetulan SPT berpotensi mengubah saldo lebih bayar pada periode berikutnya. Wajib pajak harus mengevaluasi ulang posisi kas dan kewajiban pajak agar tidak memicu kurang bayar di masa depan.
Validasi Dokumen Pendukung: Pastikan seluruh data dalam SPT pembetulan didukung oleh bukti transaksi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan saat proses verifikasi.
Dengan pemahaman yang matang terhadap mekanisme replace Coretax serta persiapan rekonsiliasi yang ketat, wajib pajak diharapkan dapat meminimalisasi risiko sanksi administrasi sekaligus menjaga kepatuhan pajak secara berkelanjutan. (RIZ)
Discussion about this post