SERANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Banten menilai alokasi dana Rp 10 miliar untuk proses pembebasan tanah (land clearing) untuk proyek pengaktifan kembali (reaktivasi) jalur Kereta Api (KA) Rangkasbitung-Labuan di Kabupaten Lebak-Pandeglang kurang. Uang yang berasal dari Kementerian Perhubungan itu tak cukup untuk membebaskan tanah sepanjang 59,6 kilometer.
Sekretaris Dishub Banten, Herdi Jauhari mengatakan pada 2019 ini sudah dimulai pembebasan tanah. “Land clearing itu kan nantinya termasuk kadeudeuh, bebasin lahan. Namun anggarannya tidak sebanding dengan rencana total sampai Rp 1,4 triliun. Tapi masalahnya anggaran itu dipotong jadi Rp 10 miliar, sehingga kecil, dan pastinya (pengerjaan) molor,” katanya saat dihubungi melalui telepon, Selasa (26/2).
Menurut Herdi, anggaran tersebut hanya cukup untuk pembebasan tanah sepanjang 5 kilometer dari total tanah 59,6 kilometer. “Yang pasti proses percepatan land clearing akan molor,” katanya.
Pihaknya, kata Herdi, juga mengusulkan ke pemerintah pusat proyek reaktivasi rel KA Rangkasbitung-Labuan dijadikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pihaknya telah melayangkan surat kepada Kemenhub dan Dirjen Perkeretaapian.
‘Kita telah koordinasi baik dengan kemeterian dan dirjen agar reaktivasi itu jadi program strategis. Kita juga mendorong agar anggaran pada perubahan nanti untuk bisa ditambah. Agar pada 2019 proses land clearing sudah beres dan 2020 bisa mulai pembangunan. Apalagi kan Detail engenering Design (DED) sudah ada, tinggal pelaksanaannya saja,” katanya.
Herdi mengungkapkan setidaknya terdapat tiga jalur kereta api yang akan diaktifkan kembali. Pertama, jalur Rangkasbitung-Labuan sepanjang 59,6 kilometer, kedua jalur KA Saketi-Malingping-Bayah sepanjang 100 kilometer, dan ketiga jalur KA Ciwandan-Anyar sepanjang 10 kilometer.
“Untuk tahun ini kita akan lebih fokus pada jalur Rangkasbitung-Labuan. Mudah-mudahan bisa selesai. Walaupun jalur selesai, jalur yang lain masih akan menunggu dulu,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Banten, M. Najib Hamas mengatakan jika reaktivasi rek KA merupakan satu kesatuan jalur dari Jakarta hingga Bayah. Ia mengaku Komisi IV sudah berkonsultasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung, Jawa Barat.
“Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati jika reaktivasi rel KA dilakukan untuk mengurangi beban jalan darat terkait antisipasi proyek Kawasan Ekonomi Khusu (KEK) Tanjung Lesung. Untuk itu kita juga melakukan bargening agar PT KAI bisa kembali mengaktifasi rel tersebut,” kata Najib saat dihubungi melalui telepon.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Najib, PT KAI menyampaikan terkait beberapa kondisi, khususnya terkait skala bisnis. Ia menuturkan jalur KA yang akan diaktivasi dinilai belum menguntungkan.
“Meski begitu, jika proyek PSN berjalan dengan baik maka akan jadi hal menarik, karena distribusi barang bisa lebih murah dan cepat. Jadi untuk reaktivasi ini untuk jalur Rangkasbitung-Labuan, setelah itu ke Bayah,” katanya.
Beberapa langkah pun dilakukan oleh PT KAI. Salah satunya melakukan inventarisasi tanah. “Mereka sudah inventarisasi lahan mana daerah yang menjadi radius rel. Mereka punya database, mana lahan yang sekarang dihuni,” ujar Najib.
Politis PKS itu menjelaskan PT KAI juga meminta dukungan dari pemerintah daerah dalam kaitan memberikan imbauan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di bantaran rel.
“Jadi nanti pemda memilah titik mana yang bisa direlokasi lalu mana masyarakat yang sukarela pindah ke lahan milik sendiri. Dan itu tahapannya sedang berjalan,” katanya. (tb/tnt)
Discussion about this post