Presiden Jokowi: Tak Ada Penghentian Tunjangan Bagi Guru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah kabar yang tidak bertanggung jawab mengenai adanya penghentian tunjangan yang diberikan pemerintah kepada para guru.  Ia memastikan kabar tersebut adalah kabar bohong atau hoaks.

“Pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa saya siap untuk berdiri di depan dan berjuang untuk membela kepentingan guru-guru agar dapat melaksanakan tugas mulianya mendidik kader-kader bangsa di negara kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan kuliah umum di Gelora Hasta Brata, Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA), Surabaya, Kamis (6/9) siang.

Menurut Presiden tidak ada alasan apapun bagi Pemerintah untuk mengurangi apalagi memberhentikan Tunjangan Profesi Guru. “Karena itu adalah imbalan yang memang seharusnya diperoleh guru atas pengabdian profesi yang telah dan akan diabdikan untuk bangsa selama-lamanya,” ujarnya.

Ditentukan Kualitas SDM

Sebelumnya saat menyampaikan kuliah umum tersebut, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan ditentukan oleh keberhasilan dalam membangun manusia Indonesia yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu belajar sepanjang hayat agar dapat menyesuaikan diri dengan zaman yang berubah serba cepat.

Menurut Presiden, fondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa itu kuncinya ada di Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kita ini memiliki kapasitas terpendam. Punya kekuatan terpendam tapi belum dibangkitkan. Jangan berpikir anak kita kalah dengan bangsa lain,” ujar Presiden.

Ia memberi contoh prestasi atlet-atlet Indonesia di Asian Games 2018, yang dapat melebihi dari target yang diberikan, bahkan dapat menduduki peringkat empat dalam perolehan medali.

Dalam kuliah umum yang dihadiri oleh sekitar tiga ribu anggota PGRI dan civitas akademika UNIPA itu, Presiden Jokowi juga meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI yang akan digelar hingga Jumat (7/9) besok.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Umum PP PGRI Unifah Rosyidi, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (BPMI Setpres/ES)