Presiden Joko Widodo menjadi satu dari sepuluh kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021 yang digelar secara virtual pada Jumat, 17 September 2021. Dari Istana Kepresidenan Bogor, Presiden mengikuti forum yang berisi negara-negara utama dalam pembahasan tentang energi dan perubahan iklim tersebut.
“Presiden Amerika, Joe Biden, telah mengundang sejumlah negara-negara utama untuk hadir pada pertemuan ini dan pada kesempatan malam ini Bapak Presiden adalah salah satu dari hanya 10 kepala pemerintahan lainnya yang hadir dan berbicara dalam pertemuan melalui virtual setting,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Mahendra Siregar, seusai mendampingi Presiden dalam acara tersebut.
“Selain 10 kepala pemerintahan ada juga Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, serta Sekretaris Jenderal PBB,” lanjutnya.
Pertemuan Major Economies Forum bertujuan untuk menggalang kerja sama negara-negara utama untuk langkah-langkah konkret yang ambisius untuk mewujudkan ambisi ataupun target dari pertemuan Conference of Parties (COP26) di Glasgow bulan November mendatang. Menurut Wamenlu, tujuan secara spesifik adalah memastikan bahwa perubahan suhu dunia tidak melebihi satu setengah derajat celsius.
Dalam konteks tersebut, yang menjadi satu fokus utama adalah penyampaian apa yang disebut dengan Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu komitmen masing-masing negara yang disampaikan dalam kerangka rencana program dan tujuan untuk mengatasi perubahan iklim. Secara khusus sesuai dengan fokus dari pertemuan malam ini adalah terkait dengan transisi ke energi baru dan terbarukan.
Selain itu, Presiden Biden juga mengundang para peserta yang hadir pada pertemuan ini untuk mendukung apa yang disebut dengan global methane pledge, yaitu kesepakatan atau suatu janji bersama untuk juga mengatasi emisi yang disebabkan oleh gas metan.
“Terkait dengan global methane pledge yang merupakan usulan dan permintaan dukungan dari Presiden Biden, Bapak Presiden menyampaikan secara umum mendukung langkah tadi dengan menyarankan agar seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka melalui mekanisme yang transparan dan bersifat partisipatif. Dalam konteks Indonesia sendiri, penurunan gas metan sudah dicakup di dalam NDC Indonesia yang juga sudah di-update dan disampaikan kepada PBB ataupun UNFCCC,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
(rls)
Discussion about this post