Pilkada Serentak 2018 Terkendali, Wiranto Imbau Yang Menang Jangan Terlalu Demonstratif

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai secara umum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak  di 171 daerah pemilihan di tanah air, Rabu (27/6) kemarin, berlangsung aman dan terkendali.

“Tidak ada gangguan keamanan maupun teror yang dapat mengganggu proses pemungutan suara,” kata Wiranto pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/6).

Menurut Menko Polhukam, dalam Pilkada Serentak dari 387.586 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 171 daerah pemilihan itu, yang bermasalah kurang lebih 10 TPS, lalu ada penundaan dari dua daerah, kabupaten.

“Saya kira ini satu rasio yang sangat kecil dan kita bersyukur untuk itu. Dengan demikian secara umum pelaksanaan pilkada secara serentak ini berjalan dengan sukses, aman, damai, terkendali,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Namun, diakui Menko Polhukam  masih ada masalah di beberapa daerah. Ia menunjuk contoh seperti di Kabupaten Paniai dimana masih ada perbedaan pendapat antara KPUD Kabupaten dan Provinsi mengenai pencalonan. Sehingga harus ditunda sampai menunggu keadaan kondusif.

Kemudian di Kabupaten Nduga (Papua) yang masih terkendala dengan masalah logistik pasca ditembaknya pesawat twin otter, sehingga harus ditunda. Di Kabupaten Jayawijaya petugas di TPS melarikan kotak suara.

“Di Sulawesi Tengah tepatnya di Kabupaten Marowali juga masih tertunda karena kondisi alam. Ada banjir sehingga menunggu keadaan cukup baik,” ungkap Wiranto.

Terkait hasil hitung cepat di sejumlah daerah pemilihan Pilkada Serentak 2018, Menko Polhukam Wirano mengimbau bagi yang menang jangan terlalu menunjukkan demonstrasi yang berlebihan, dan yang kalah jangan menunjukan kekecewaan yang menimbulkan kerugian besar.

“Kita menjaga agar perhitungan selesai, kita menjaga agar yang kalah dan menang menghadapi dengan sikap yang baik, demokratis dan ksatria,” kata Menko Polhukam Wiranto seraya menamahkan, itulah satu pelajaran dan pengalaman yang positif bagi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu dengan baik,” sambungnya. (Kemenko Polhukam/ES)