“Percuma saja bila di depan saya bekerja baik tapi sebenarnya pelayanan asal jadi, ini menjadi sorotan,” kata Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Jumat.
Hal tersebut terkait laporan Ombudsman Indonesia bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemkab Tangerang memiliki kinerja buruk.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa Disdukcapil sering terlambat dalam pemberian KTP elektronik (e-KTP) dan Dinsos menyangkut pelayanan permintaan surat keterangan tidak mampu serta pelayanan perizinan oleh aparat DPM-PTSP.
Ahmed mengatakan penilaian tersebut bukan pendapat atas dirinya tapi merupakan penilaian dari lembaga resmi yang mengawasi jalannya pemerintahan dari laporan warga.
Untuk pengawasan ketiga instansi tersebut, maka pihaknya berupaya agar penilaian rapor merah dapat dihapus dengan peningkatan kinerja pelayanan secara maksimal.
Pemkab Tangerang berupaya untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil sehingga warga yang berada di daerah yang jauh dapat terlayani.
Akibat penilaian buruk tersebut, maka pada hari pertama kerja tahun 2019, maka Ahmed secara mendadak mendatangi ketiga dinas tersebut.
Namun ketika mantan anggota Komisi I DPR RI itu mendatangi ruangan dinas, maka banyak petugas yang bekerja pura-pura serius.
Dia berharap agar pelayanan harus ditingkatkan dan memiliki inovasi sehingga warga merasa senang, ini yang dapat merubah rapor merah tersebut menjadi baik.
Sedangkan tiga instansi tersebut berhubungan langsung pelayanan dan yang merasakan manfaat adalah masyarakat, jadi tidak ada penilaian subyektif dari pemerintah daerah.
Ahmed menambahkan bila ini terus dibiarkan maka dapat mempengaruhi tunjangan kerja dan penurunan pangkat bagi petugas pada tiga instansi tersebut bila memang tahun 2019 juga dengan kinerja buruk.
Discussion about this post