TANGSEL, WT – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) WKP 1 Provinsi Banten menuntaskan sengketa antara warga Masputing Residence, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, dengan pihak pengembang. Penyelesaian ini menjadi angin segar bagi para penghuni yang selama ini memperjuangkan kejelasan dokumen kepemilikan tanah.
Ketua BPSK WKP 1 Banten, Yuniarso, menjelaskan bahwa kasus tersebut menjadi salah satu perhatian serius lembaganya karena menyangkut hak dasar konsumen dalam sektor properti. Ia menegaskan, melalui proses mediasi dan penyelesaian yang dilakukan, warga kini dapat memperoleh kepastian terkait dokumen tanah yang sebelumnya tidak jelas.
“Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memastikan hak konsumen terpenuhi, khususnya dalam sektor properti yang kerap menimbulkan sengketa,” ujar Yuniarso saat menyerahkan putusan BPSK kepada konsumen, Sabtu, (18/4/2026).
Penyerahan putusan ini menjadi rangkaian Hari Konsumen Nasional tahun 2026 yakni pada 20 April 2026.
Ia juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, BPSK Banten menerima sebanyak 63 laporan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen merupakan sengketa di bidang properti, mulai dari masalah legalitas hingga ketidaksesuaian perjanjian dengan pengembang. “Sekitar 80 persen laporan aduan sudah kita selesaikan,” ucap Yuniarso.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BPSK Banten Wilayah Kerja I Kota Tangerang, Hendri Suhardja, menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai konsumen. Menurutnya, pemahaman yang baik dapat mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.
“Momentum peringatan Hari Konsumen kami manfaatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis dan memahami haknya sebelum melakukan transaksi, terutama dalam pembelian properti,” kata Hendri.
Sementara itu, perwakilan warga Masputing Residence, Kiki, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPSK Banten yang telah membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Ia mengaku perjuangan warga akhirnya membuahkan hasil setelah melalui proses yang panjang.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada BPSK Banten. Akhirnya kami mendapatkan kejelasan dan hak kami sebagai konsumen bisa terpenuhi,” ungkap Kiki.
Penyelesaian sengketa ini diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat luas agar tidak ragu melaporkan permasalahan konsumen, serta mendorong pengembang untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.
Diketahui, sengketa konsumen perumahan Masputing ini melibatkan 10 konsumen yang mengalami persoalan yang sama. Ke-10 konsumen ini akhirnya mengadukan pengembang perumahan ke BPSK WKP 1 secara terpisah-pisah. Ini karena aturan yang ada di BPSK memang mewajibkan demikian. Yang dilaporkan ke-10 konsumen perumahan Masputing ini hampir sama, yakni ketidakjelasan status kepemilikan karena pengembang yang tak bertanggung jawab.
Melalui sidang mediasi di BPSK WKP 1, saat ini kepemilikan atas 10 unit rumah konsumen di Masputing sudah teratasi. Bila dikonversi dengan rupiah, ke-10 unit rumah konsumen yang berhasil dibantu diselesaikan oleh BPSK WKP 1 sekitar Rp 5 miliar. (RAY)
Discussion about this post