WARTA TANGERANG – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersinergi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengangkat perekonomian masyarakat yang tinggal di perbatasan negara dengan menggulirkan berbagai program pemberdayaan berbasis ekonomi.
Sinergi dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan untuk Mendukung Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dengan dihadiri Ketua BAZNAS RI, Prof Dr KH Noor Achmad MA; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, H Muhammad Tito Karnavian; dan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
“BAZNAS memiliki komitmen kuat bersama BNPP dan TNI dalam membantu pengentasan kemiskinan di daerah perbatasan. Program pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah, termasuk masyarakat yang di daerah perbatasan. Maka kami bertekad terus memberikan pelayanan terbaik kepada saudara-saudara kita di perbatasan, termasuk daerah lain,” kata Ketua BAZNAS RI, Prof Dr KH Noor Achmad MA.
Noor Achmad menambahkan, berbaga program berbasis ekonomi akan digulirkan BAZNAS di perbatasan negara, termasuk daerah 3T, yakni daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Di antaranya meliputi pembangunan ekosistem ekonomi terpadu terdiri atas pemberdayaan ekonomi pedesaan dan UMKM; pembangunan ekosistem kesehatan terpadu terdiri atas layanan kesehatan kuratif dan promotif kesehatan, program pendidikan masyarakat perbatasan dan program beasiswa perbatasan; penyediaan rumah layak huni dan sumber air; dan sinergi menjadikan 1.000 orang muzaki baru di kecamatan kawasan perbatasan negara dengan kemiskinan ekstrem; dan program lainnya.
“Daerah perbatasan atau 3T yakni daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal jadi perhatian besar BAZNAS dalam menyejahterakan masyarakat di sana. Semoga upaya BAZNAS dalam mendukung peran Pemerintah mengentaskan kemiskinan dapat terus dipermudah dan diberi kelancaran selalu,” kata Noor.
Sebelumnya, BAZNAS telah aktif membantu masyarakat di perbatasan melalui program pemberdayaan ekonomi. Salah satunya melalui Zakat Community Development (ZCD), yang merupakan program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
Wilayah bantuan BAZNAS di perbatasan meliputi, Desa Seurapong, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh; Desa Jirak, Kec. Sajad, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat; Desa Sulung, Kec. Sejangkung, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat; Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau; Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara; Desa Talawid, Kec Kendahe, Kabupaten Talawid, Provinsi Sulawesi Utara; Kel. Abepantai, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua; Desa Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur; Pulau Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau; dan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.
“Sebelumnya BAZNAS sudah terjun langsung membantu masyarakat di perbatasan, salah satunya melalui program ambulans laut di Pulau Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Bantuan jaring nelayan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Sedangkan rencana ke depan, BAZNAS juga akan membangun Rumah Sehat BAZNAS di Pulau Miangas, Kab Talaud, Sulut,” kata Noor.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD, menyambut baik program ini yang disebutnya sangat memberi manfaat kepada masyarakat luas.
“Bahwa dana BAZNAS bisa digunakan untuk pembangunan perbatasan, sehingga secara tidak langsung membantu orang miskin, membangun untuk kebaikan umat sesuai ajaran Islam untuk kemaslahatan umat, yaitu membangun NKRI tanpa membeda-bedakan,” ujar Mahfud.
Sedangkan Menteri Dalam Negeri BNPP, Tito Karnavian, mengapresiasi BAZNAS karena dengan nota kesepahaman ini, bisa mendapatkan sumber pendanaan non APBN.
“Mempercepat pembangunan di perbatasan untuk pemerataan pembangunan, adalah sesuai visi Presiden membangun dari pinggiran,” kata Tito yang juga Kepala BNPP itu.
Tito menekankan bahwa adalah tugas bersama adalah memperkuat perbatasan. Kalau ekonominya kuat maka pertahanan strategisnya akan kuat.
“Dengan penandatanganan komitmen ketiga lembaga, maka upaya untuk menciptakan kawasan perbatasan yang lebih berdaya saing, diharapkan semakin lebih cepat terwujud,” tandasnya. (RIZ)
Discussion about this post