TANGSEL, WT — Artis Leony Vitria menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan dan alokasi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan yang dinilai tidak seimbang dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.
Melalui akun Instagram pribadinya, Leony menyoroti beberapa pos anggaran, di antaranya tingginya biaya konsumsi rapat yang disebut lebih besar dibandingkan dana perbaikan jalan, serta anggaran pengadaan alat kantor hingga suvenir. Kritik tersebut muncul setelah dirinya sempat merasa keberatan atas beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat mengurus balik nama rumah peninggalan ayahnya.
Menanggapi hal ini, tokoh muda Tangerang Selatan Dadit H. Gani mengapresiasi sikap Leony yang berani menyuarakan pendapatnya. Namun, ia menekankan pentingnya kritik tersebut ditindaklanjuti dengan dialog bersama Pemkot Tangsel.
“Alangkah baiknya jika momentum ini tidak hanya sebatas viral di media sosial, tetapi menjadi ruang diskusi dengan Pemkot untuk mencari solusi bersama,” ujar Dadit, pada Minggu, (5/10/2025).
Menurut Dadit, sebagian wilayah Tangsel memang didominasi pengembang besar, namun masih banyak perkampungan padat penduduk yang menghadapi persoalan infrastruktur dan sosial yang kompleks. Sebagai kota otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang pada 2008, menurutnya Pemkot Tangsel masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan.
“Agar kesenjangan antara kawasan pengembang dan pemukiman padat penduduk tidak semakin melebar, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dadit mengapresiasi upaya Pemkot Tangsel dalam menjaga dan merawat fasilitas publik di wilayah padat penduduk, meski diakuinya masih ada banyak pekerjaan rumah. Ia menyebut kesenjangan sosial merupakan masalah klasik kota besar, termasuk di Tangsel, namun tetap bisa diatasi secara bertahap.
“Ini menjadi tugas kita bersama untuk berkolaborasi demi kenyamanan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar dinamika yang muncul di masyarakat tidak berhenti sebatas viral di media sosial, karena hal itu justru berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif.
“Tangerang Selatan bukan hanya kawasan modern dengan cluster-cluster mandiri, tetapi juga kota dengan pemukiman padat yang memiliki masalah sosial yang kompleks. Hal ini perlu kita sikapi sebagai tanggung jawab moral bersama,” tutupnya. (RAY)
Discussion about this post