Ada 29 Ribu Pesantren, Presiden Jokowi Berharap RUU Pesantren Segera Diselesaikan

Pada bagian lain sambutannya saat menghadiri acara Silaturahim dengan Kiai dan Tokoh se-Eks Karesidenan Kedu, di Gedung Tri Bhakti, Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (23/3) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan harapannya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren segera diselesaikan.

Presiden menjelaskan, semakin sering dirinya masuk ke pondok pesantren, semakin tahu yang menjadi masalah, apa yang menjadi problem karena masukan-masukan ke dirinya banyak sekali. Karena itu, Presiden berharap nantinya payung hukum yang namanya Undang-Undang Pondok Pesantren harus segera selesai.

“Ini kita udah dorong terus agar bisa selesai,” kata Presiden Jokowi seraya menambahkan, jika selesai maka undang-undang itu akan menjadi payung hukum mengalokasikan Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) ke pondok-pondok pesantren.

Presiden mengingatkan, di negara kita ini sekarang sudah memiliki 29 ribu pondok pesantren, baik besar, sedang, maupun yang kecil, 29 ribu, sehingga perlu perhatian khusus.

Bahkan, lanjut Presiden, ada banyak para kiai yang mengusulkan perlu adanya Menteri Pesantren, karena jumlah 29 ribu pesantren itu merupakan jumlah yang sangat besar sekali. Belum lagi jumlah santrinya, yang tentu mencapa jutaan. “Inilah pekerjaan-pekerjaan besar ke depan,” ujarnnya.

3.000 BLK Komunitas

Sebelumnya Presiden Jokowi juga menyinggung keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang ada di pesantren-pesantren. Setelah tahun lalu melakukan evaluasi terhadap keberadaan 75 BLK Komunitas di pesantren-pesantren, menurut Presiden, tahun ini pemerintah akan 1.000 lagi BLK Komunitas.

“Tahun depan saya sudah perintahkan kepada Menteri, tahun depan bukan 1.000 tapi 3.000 lagi dibangun di pondok pesantren,” ungkap Presiden Jokowi seraya menambahkan, hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para santri-santri kita yang ada di pondok-pondok.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan kurang lebih 6.000 orang Kyai dan Tokoh se-Eks Karesidenan Kedu Jawa Tengah. (DNA/RAH/ES)