Menteri Keuangan Tegaskan Indonesia Tidak Akan Pinjam Dana Dari IMF

Meskipun menjadi tuan rumah Annual Meeting Indonesia Monetary Fund (IMF) – World Bank Group, di Bali, 8-14 Oktober, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia tidak akan memanfaatkan forum itu untuk meminta pinjaman dana dari IMF.

Menkeu mengingatkan, bahwa IMF hanya akan memberikan pinjaman bagi negara yang sedang mengalami krisis neraca pembayaran. Sementara Indonesia saat ini tidak sedang dalam posisi krisis. Bahkan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde juga telah menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan baik.

“Sehingga kami tegaskan bahwa kami tidak meminjam IMF,” kata Sri Mulyani saat media briefing Annual Meeting IMF-World Bank Group, di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Senin (8/10) siang.

Menurut Sri Mulyani, banyak yang ingin mencoba untuk membuat seolah-olah ini (pinjaman ke IMF) menjadi isu.

Namun ditegaskan oleh Menkeu, bahwa Indonesia hanya menjadi anggota IMF seperti 189 negara yang lain, sama seperti Indonesia sebagai anggota Bank Dunia dengan 189 negara atau Indonesia sebagai anggota PBB dengan 192 negara lain di dunia.

Sebagai anggota IMF, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia seperti juga negara lain mencoba berkontribusi untuk menciptakan kondisi yang lebih baik.

“Indonesia berupaya berkontribusi terhadap pemikiran untuk membuat perekonomian global lebih baik, sehingga dunia bisa menjadi tempat yang aman dan bisa menciptakan kesejahteraan bersama,” tandas Menkeu.

Tidak Membutuhkan

Sementara itu Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde memastikan, Indonesia saat ini tidak membutuhkan bantuan maupun pinjaman dari IMF.

“Pinjaman dari IMF bukan pilihan karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya,” kata Lagarde dalam pernyataan tertulisnya di Nusa Dua, Bali, Senin kemarin.

Lagarde menilai, ekonomi Indonesia saat ini telah dikelola dengan sangat baik oleh Presiden Joko Widodo, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan rekan-rekan mereka.(Humas Kemenkeu/*/ES)