Harus Dilindungi, Presiden Jokowi: Jangan Ada Yang Halangi Media Jalankan Kerja Jurnalisme

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa media memiliki peran penting dalam membangun demokrasi, membangun checks and balances, memperkuat partisipasi warga. Mengingat peran penting media pada perkembangan demokrasi di Indonesia, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa kebebasan pers menjadi hal yang utama yang perlu dijaga dan menjadi semangat reformasi.

“Media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Presiden Jokowi saat membuka Kongres XXIV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/9) siang.

Presiden menekankan, jangan ada yang menghalangi media dalam menjalankan kerja jurnalismenya.

“Jangan ada yang melakukan kekerasan kepada wartawan yang tengah menjalan profesinya,” tegas Presiden Jokowi.

Terkait dengan hal itu, Presiden Jokowi meminta, terutama kepada pemilik media agar kesejahteraan wartawan betul-betul diperhatikan.

“Ini penting. Profesi manapun memang ketika meningkat profesionalitasnya maka meningkat juga mestinya kesejahteraannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengajak anggota PWI dan para wartawan umumnya untuk bersama-sama membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih berkualitas, lebih sehat, dan lebih kuat.

“Bersama-sama kita menjaga agar rakyat jangan terpecah belah hanya karena beda pilihan politik,” pinta Presiden.

Kepala Negara mengingatkan, bahwa pilihan kebangsaan kita hanya satu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa persatuan adalah aset bangsa yang harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara, dan dipertahankan.

Kritik Media Sosial

Sebelumnya Presiden Jokowi sempat menyindir kehadiran media sosial, yang menurutnya menjadikan setiap warga negara bisa menjadi wartawan, bisa menjadi pemred (pemimpin redaksi).

“Rapat redaksi yang tertata kini digantikan dengan peran media sosial. Jempol menjadi pemred medsos,” ucap Presiden Jokowi.

Namun seiring dengan itu, Presiden Jokowi menyampaikan munculnya tantangan lain di tengah maraknya media sosial yaitu munculnya hoax, kabar bohong, berita palsu.

Untuk itulah, Presiden mengingatkan bahwa media memiliki peran penting dalam membangun demokrasi, membangun checks and balances, memperkuat partisipasi warga.

Presiden meyakini, kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang responsif, pemerintahan yang transparan, dan pemerintahan yang akuntabel.

Mengenai kritik yang disuarakan media dalam demokrasi, Presiden Jokowi menilai sebagai sesuatu yang wajar, karena dengan kritik pemerintah akan bisa memperbaiki, bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang ada.

Namun Presiden menegaskan, bahwa kritik berbeda dengan fitnah, berbeda dengan provokasi, sangat beda sekali. Kepala Negara menambahkan bahwa kritik juga bukan mencari-cari kesalahan.

“Kritik apalagi, berbeda sekali dengan nyinyir, beda,” tegas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menkominfo Rudiantara, dan Ketua PWI Pusat Margiono. (UN/BPMI Setpres/ES)