TIGARAKSA–Belum sinkronnya sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik/Online Single Submission (OSS) antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, membuat pelayanan perizinan ini belum bisa diterapkan. Pemkab Tangerang meminta solusi agar sistem perizinan ini bisa dilakukan di Kabupaten Tangerang.
Permintaan itu utara Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat menerima Panitia Kerja (Panja) Bagian Kerja Sama Ekonomi Regional, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Selasa (29/1). Kunjungan kerja Panja ke Kabupaten Tangerang ini untuk mengetahui permasalah pertumbuhan investasi dan ekonomi di daerah.
Dalam pertemuan itu, hadir rombongan Panja yang terdiri dari Juliari P. Batubara (F-PDIP), Roy Suryo (F-Demokrat) dan Jazuli Juwaeni (F-PKS). Ketiganya diterima Bupati Tangerang yang didampingi sejumlah kepala dinas seperti Disperindag, Disporabudpar, Disnaker, Dinas Pertanian, serta Dinas Penanaman Modal.
Kepada Panja Zaki memaparkan, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Tangerang di sektor industri, termasuk perizinan yang terkait OSS. Zaki mengatakan, sistem OSS belum bisa diterapkan di Kabupaten Tangerang lantaran sistem yang digunakan BPKM belum sinkron dengan sistem yang digunakan Pemkab Tangerang. Zaki berharap, Panja dapat melaporkan persoalan yang terjadi di Kabupaten Tangerang kepada instansi terkait.
Menanggapi keluhan itu, Ketua Panja BKSAP Juliari P. Batubara menyampaikan, hasil pertemuan serta kunjungan di wilayah Kabupaten Tangerang akan segera disampaikan kepada mitra kerja seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pimpinan DPR RI. Hal ini untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Pemkab Tangerang.
“Kami sudah mendengar langsung dari beberapa kepala dinas, salah satunya sinkronisasi OSS yang ternyata perlu disinkronkan dengan aturan yang sama. Kami sudah mendengar langsung dan berjanji kepada Pemkab Tangerang untuk segera kami tindak lanjuti dengan mitra kami di DPR RI seperti BKPM sehingga ada solusi,”ujarnya.
Juliari mengaku akan mengusulkan, perlunya satu peta (one single maps) yang berlaku di seluruh Indonesia yang berkaitan dengan perizinan. Sehingga iklim investasi dapat terus tumbuh dengan kemudahan satu peta yang belaku sama disemua daerah.
“Bagusnya satu negara punya One Single Maps yang bisa digunakan seluruhnya karena menyangkut perizinan usaha. Saya pernah dengar Pak Presiden menyampaikan ini dan harus segera ditindaklanjuti. One single map menjangkau satu Indonesia sehingga semua memakai maps yang sama,” pungkasnya
Dalam paparannya, Juliari menjelaskan, dalam kunjungannya ke sejumlah perusahaan di Kabupaten Tangerang, pihaknya mendapat keluhan dari para pengusaha soal tingginya UMK. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat investasi. Juliari berharap, Pemkab bisa menawarkan sisi lain untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Tangerang.(mg-10)
Discussion about this post