“Untuk itu masih menunggu hasil ketok palu DPRD setempat,” kata Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Deni Setiawan di Tangerang, Kamis.
Deni mengatakan juga mengajukan revisi Perda No.7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sebagai rujukan untuk pelaksanaan pilkades.
Masalah itu terkait Pemkab Tangerang, mengelar tahapan pilkades serentak sebanyak 153 desa tersebar pada 28 kecamatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan rencananya pilkades setelah pemelihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Namun penetapan itu sesuai keputusan bersama dengan aparat terkait lainnya bahwa pilkades dilaksanakan 17 November 2019.
Dia mengatakan telah mengadakan rapat persiapan pilkades dan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan instansi terkait serta petugas pengamanan lainnya.
Sedangkan seluruh biaya pelaksaaan pilkades ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD dan meminta persetujuan kepada DPRD setempat sebesar Rp17,5 milyar.
Pihaknya berharap agar pilkades berjalan dengan aman dan warga merasa nyaman sehingga perlu koordinasi dengan Polresta Tangerang dan Kodim setempat serta instansi terkait lainnya.
Demikian pula para calon kades yang ingin bertarung dalam pilkades supaya bersikap mengayomi dan membuat suasana menjadi aman serta tidak gaduh.
Tahapan pilkades mulai awal Maret 2019 karena banyak jabatan kades yang berakhir Juli dan disiapkan pejabat sementara.
Menurut dia, revisi Perda itu penting karena ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128 tentang Persyaratan Calon Kepala Desa, maka ini perlu sebagai payung hukum.
Padahal sebelumnya, berdasarkan pengalaman mengelar pilkades tahun 2015 dan 2017 bahwa desa rawan konflik jumlahnya terbatas.
Desa yang melaksanakan pilkades terbanyak di Kecamatan Cikupa, Balaraja, Sepatan, Sukamulya, Kronjo, Jayanti, Cisoka, dan Kecamatan Kemiri.
Discussion about this post