Sebut 75% Operasi Intelijen, Kapolri Akui Minta TNI Dilibatkan Dalam Operasi Perangi Terorisme

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengakui dirinya yang meminta kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar TNI dilibatkan untuk masuk bergabung dalam operasi memerangi terorisme.

Ia menjelaskan, operasi memerangi terorisme di Indonesia ini 75 persen adalah intelijen, sementara operasi striking, atau operasi penindakan itu mungkin hanya 5 persen. Sedangkan 20 persennya adalah operasi dalam rangka untuk persiapan untuk pemberkasan untuk ke pengadilan.

“Jadi prinsip penanganan terorisme itu adalah bagaimana memenangkan dukungan publik. Kalau publik mendukung langkah-langkah pemerintah, negara, maka terorisme tidak akan bisa berkembang,” kata Kapolri kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) sore.

Kapolri meyakini, kalau public mendukung langkah-langkah pemerintah memerangi terorisme, maka para teroris hanya ada tapi yang survive riak-riak saja. Tapi kalau negara tidak didukung oleh publik, misalnya over reaktif, terjadi banyak sekali misalnya eksesif, itu juga yang nanti akan membuat publik simpati kepada kelompok-kelompok itu.

“Jadi saya berpendapat bahwa saat ini yang terjadi adalah mekanismenya mirip seperti Operasi Tinombala, di mana kekuatan TNI dan Polri bergabung dalam rangka bersama-sama menangani itu,” terang Kapolri.

Problem Bersama

Terkait kelanjutan nasib anak-anak yang diindikasikan terlibat dalam aksi terorisme di Surabaya dan Sidoarjo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, biasanya pengawasan aparat dilakukan kepada suami, atau ibunya, atau orang tuanya ya.

Namun sekarang, lanjut Kapolri, juga akan difokuskan kepada anak-anaknya, dan diupayakan langkah-langkah pencegahan supaya anak-anak ini tidak terekspose paham radikal oleh orang tuanya.

Tapi Kapolri mengingatkan, bahwa Polri tidak bisa bekerja sendiri. Untuk Kapolri meminta semua pihak, baik pemerintah, Kementerian PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) misalnya, Kementerian Sosial, kemudian kementerian yang lain yang bergerak di bidang ekonomi, agama, pendidikan juga organisasi non pemerintah, ormas, LSM yang peduli.

“Silakan, ini adalah problem kita bersama, silakan bagaimana kita mencegah supaya keluarga-keluarga, jangan sampai anak-anak terbawa, istri sampai terbawa dan lain-lain. disamping tentunya orang tuanya ya yang perlu kita tangani, cegah jangan sampai mereka melakukan aksi terorisme,” ujar Kapolri. (FID/JAY/ES)

Source