QUTB GLOBAL menegaskan bahwa dinamika terkait kemungkinan pergantian Wakil Presiden harus disikapi secara dewasa, konstitusional, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun ambisi politik tertentu.
Inisiator QUTB GLOBAL, Hery Haryanto Azumi, berpandangan bahwa Presiden harus diberikan ruang yang luas untuk berpikir jernih, objektif, dan menentukan sikap berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional. Tidak boleh ada tekanan, intervensi, maupun manuver politik yang membatasi independensi Presiden dalam mengambil keputusan strategis kenegaraan, termasuk tekanan yang datang dari lingkungan internal pemerintahan maupun koalisi politik pendukungnya.
“Presiden harus diberikan kebebasan untuk berpikir dan mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun. Keputusan mengenai masa depan kepemimpinan nasional tidak boleh disandera oleh kepentingan kelompok, kalkulasi politik, apalagi ambisi kekuasaan individu. Kepentingan bangsa harus menjadi pertimbangan tertinggi,” tegas Hery Haryanto Azumi.
Ia juga mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 8 UUD 1945. Karena itu, seluruh pihak harus menghormati konstitusi dan memberikan kepercayaan kepada Presiden untuk menjalankan perannya dalam proses tersebut.
Lebih lanjut, Hery menegaskan bahwa dinamika pergantian Wakil Presiden semestinya tidak menjadi sumber perpecahan baru. Sebaliknya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk merekatkan kembali seluruh elemen bangsa, memperkuat konsolidasi nasional, dan menegaskan kembali komitmen terhadap agenda besar pembangunan nasional melalui Asta Cita.
“Figur yang mendampingi Presiden haruslah sosok yang memiliki kapasitas kenegarawanan, mampu diterima secara luas, dan menjadi jembatan bagi berbagai kekuatan politik serta elemen masyarakat. Wakil Presiden harus menjadi figur pemersatu, bukan sosok yang menghadirkan resistensi atau memperbesar penolakan dari kelompok-kelompok lain,” ujarnya.
Menurut Hery, jabatan Wakil Presiden bukanlah instrumen untuk memenuhi ambisi kekuasaan pribadi maupun kelompok. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan agenda pembangunan berjalan efektif.
“Indonesia tidak kekurangan tokoh dan figur potensial. Namun, yang paling dibutuhkan saat ini adalah sosok yang memiliki kebesaran jiwa, kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok, serta komitmen kuat terhadap kepentingan rakyat. Jangan sampai jabatan Wakil Presiden justru menjadi arena perebutan pengaruh dan ambisi kekuasaan,” tambahnya.
QUTB GLOBAL memandang bahwa momentum ini harus diarahkan menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan nasional. Seluruh elemen bangsa, kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat sipil perlu mengedepankan dialog serta kepentingan bersama.
Pada akhirnya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang solid, pemerintahan yang efektif, dan hubungan yang harmonis di antara seluruh elemen bangsa. Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai agenda pemerintahan, tetapi harus menjadi cita-cita bersama yang diperjuangkan melalui persatuan dan kolaborasi nasional.
“Berikan Presiden ruang untuk mengambil keputusan terbaik. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu memperkuat Presiden, merekatkan bangsa, dan bekerja untuk rakyat, bukan figur yang dibebani ambisi kekuasaan,” tutup Hery Haryanto Azumi.















Discussion about this post