Salurkan Rp257 Triliun, Presiden Jokowi Ingin Dana Desa Kurangi Ketimpangan Desa dan Kota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sampai akhir 2019 sudah Rp257 triliun yang diberikan pemerintah kepada desa-desa di seluruh tanah air. Karena itu, sekarang ini ada pergeseran anggaran, yang banyak berada di Jakarta, di kota, mulai 2015 balik masuk ke desa-desa di seluruh tanah air.

“Apa yang kita inginkan dari Dana Desa yang kita berikan. Tentu saja kita ingin ketimpangan antara desa dan kota kita ini semakin sempit. Yang kedua, kita ingin kemiskinan yang ada di desa itu berkurang secara drastis,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Gedung Sarana Olah Raga (SOR) Ciateul, Jln. Proklamasi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1) siang.

Presiden menginginkan agar Dana Desa itu jangan dibiarkan kembali ke kota, karena perputaran uang, sesuai teori,semakin banyak perputaran uang di sebuah wilayah akan memberikan peningkatan kesejahteraan pada semua.

“Jadi, kalau uang ini tidak keluar dari desa, mutar, mutar, mutar dari desa di desa itu terus, kita lihat nanti kesejahteraan masyarakat seperti apa. Tapi teorinya dipastikan bahwa kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden berpesan agar dalam setiap program proyek yang menggunakan Dana Desa, menggunakan material yang ada di desa itu. Contoh membangun irigasi, conroh membangun jalan jalan di desa infrastruktur di desa, Presiden menyarakan agar membeliyang ada di desa, kalau enggak ada di desa itu beli di desa tetangganya. Beli pasir, beli pasir di desa itu kalau enggak ada, beli di desa kalau bisa beli di toko besi yang ada di desa itu, pindah ke desa yang lain.

“Tapi masih di lingkup desa, maksimal di kecamatan. Sehingga uang berputar berputar, berputar putar,” tutur Presiden seraya menambahkan, agar menggunakan tenaga kerja  100 persen dari desa itu.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam kesempatan ini antara lain Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (EN/AGG/ES)