Rakor Dengan Gubernur WH, Bupati Zaki: Jangan Ada Lagi Kebijakan Dadakan

TANGERANG – Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar berharap jangan ada kebijakan yang dadakan seperti kebijakan penutupan tempat wisata di Banten.

Hal tersebut disampaikannya saat rapat virtual dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim membahas evaluasi Covid19 usai Hari Raya Idul Fitri, Rabu, (19/5/2021).

Zaki mengatakan Instruksi Gubernur terkait penutupan wisata di Provinsi Banten memang dadakan. Walaupun mendadak tapi merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan demi meminimalisir penyebaran covid-19 di Banten.

“Kebijakan ini tidak populer dan dadakan, yang tentu saja berdampak banyak sekali keluhan-keluhan dan yang tidak setuju di beberapa lokasi wisata yang ada di Kabupaten Tangerang, sama dengan yang terjadi di Serang dan Pandeglang juga di daerah-daerah lain,” katanya.

“Tapi alhamdulillah secara umum, komunikasi dapat berjalan dengan baik dan Insya Allah Pemkab Tangerang akan memberikan bantuan kepada para pedagang yang terkena dampak penutupan tempat wisata di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Menurutnya keputusan mengenai penutupan tempat wisata diserahkan kepada Gubernur Banten karena dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan kesehatan.

“Ke depan untuk mengantisipasi hal-hal agar tidak terjadi lagi keputusan-keputusan yang dadakan untuk hal-hal yang strategis, mungkin ada baiknya kita mempersiapkan opsi-opsi ataupun langkah-langkah mitigasi dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang,” tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Zaki meminta kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk mengirimkan alat tes antigen ataupun PCR. Begitu juga dengan vaksin karena Kabupaten Tangerang sudah siap 15 ribu vaksin per hari.

“Jumlah populasi di Kabupaten Tangerang adalah yang paling tinggi di Provinsi Banten,” ucapnya.

Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, Keputusan lpenutupan tempat wisata itu adalah kebijakan yang sangat tidak populer akan tetapi keputusan tersebut terpaksa Ia ambil demi kepentingan masyarakat luas, agar tidak terjadi penularan Covid-19 di tempat wisata.

“Kita memahami adanya protes dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang kita ambil, itu adalah wajar karena dari sekian banyak yang taat ada saja yang tidak taat, tapi kita mengutamakan kemaslahatan dan keselamatan meskipun pahit dirasakan tetapi itu semua demi kebaikan,” terangnya. (RIK)