“Dana yang telah tersedia sebesar Rp5 milyar dari APBD 2019,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hapid di Tangerang, Jumat.
Ahmad mengatakan dana tersebut untuk sementara mencukupi memenuhi proses tahapan dan ditambah nantinya pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Hal tersebut sehubungan Pemkab Tangerang, mengelar tahapan pilkades serentak sebanyak 153 desa tersebar pada 28 kecamatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan rencananya pilkades serentak setelah pilpres dan pileg 2019.
Penetapan waktu itu sesuai keputusan bersama dengan aparat terkait lainnya bahwa pilkades dilaksanakan 17 November 2019.
Pihaknya telah mengadakan rapat persiapan pilkades dan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan instansi terkait serta petugas pengamanan lainnya.
Seluruh biaya pelaksaaan pilkades ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD dan meminta persetujuan kepada DPRD setempat.
Upaya yang dilakukan adalah agar pilkades berjalan dengan aman dan warga merasa nyaman sehingga perlu koordinasi dengan Polresta Tangerang dan Kodim setempat serta instansi terkait lainnya.
Namun pihaknya berharap agar para calon kades yang ingin bertarung dalam pilkades supaya bersikap mengayomi dan tidak membuat suasana menjadi aman serta nyaman.
Ahmad menambahkan tahapan pilkades mulai Maret 2019 karena banyak jabatan kades yang berakhir Juli dan disiapkan pejabat sementara.
Menurut dia, menyangkut kekurangan dana pilkades ditentukan pada ABT sebesar Rp12,5 milyar lagi.
Padahal sebelumnya, berdasarkan pengalaman mengelar pilkades tahun 2017 bahwa desa rawan konflik jumlahnya terbatas.
Sedangkan desa yang melaksanakan pilkades terbanyak di Kecamatan Cikupa, Balaraja, Sepatan, Sukamulya, Kronjo, Jayanti, Cisoka, dan Kecamatan Kemiri.
Discussion about this post