“Banyak kades yang jabatannya berakhir Mei hingga Juli 2019, “kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hapid di Tangerang, Senin.
Ahmad mengatakan pilkades diselenggarakan Nopember 2019, setelah melalui pertimbangan beberapa instansi yang terlibat seperti petugas pengamanan.
Pihaknya juga sudah melakukan pemetaan tentang lokasi yang dianggap rawan konflik menjelang, saat dan sesudah pilkades.
Bahkan telah berkoordinasi dengan aparat Polresta Tangerang dan aparat terlibat lainnya seperti Satpol PP dan Kodim setempat.
Namun pelaksaan pilkades tersebut terbanyak di Kecamatan Cikupa, Balaraja, Sepatan, Sukamulya, Kronjo, Jayanti, Cisoka, dan Kecamatan Kemiri.
Menurut dia, berdasarkan pengalaman mengelar pilkades serentak tahun 2017 bahwa lokasi rawan konflik jumlahnya terbatas.
“Konflik dapat diredam melalui sosialisasi dan pendekatan kepada pemilih dan calon yang kalah,” katanya.
Dia mengharapkan agar pilkades serentak berlangsung aman, karena yang paling dirugikan bila terjadi konflik adalah warga.
Pada hakekatnya, para calon kades yang kalah tidak mau menerima dan berupaya untuk menghasut pendukung agar bertindak sehingga timbul kisruh.
Sedangkan pilkades terasa aman bila masing-masing calon menyadari siap untuk menang dan kalah, ini perlu ada deglarasi sebelum digelar.
Upaya yang dilakukan adalah masing-masing calon kades tidak melakukan provokasi kepada pendukung jika kalah dan tetap menerima.
Bila kalah dalam pilkades harus menerima, jika ada hal yang curang dukung dengan bukti maka lakukah langkah hukum, ini lebih baik.
Discussion about this post