PAMULANG-Pemkot Tangsel tengah membahas pengelolaan sampah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Rencananya PTSL tersebut mulai dioperasikan 2019 mendatang.
Pembahasan tersebut dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel, Rabu (4/7). Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, PLTS itu akan dibangun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang dengan target 2019 sudah bisa dioperasikan. Banyak yang dibahas dengan DPD. Mulai dari teknisnya, kemudian apa saja yang harus dipenuhi dan banyak lainnya.
“Salah satu yang jadi pembahasan adalah pemenuhan sampah sebagai bahan dasar yang harus mencapai 1.000 ton per harinya,” ungkapnya saat ditemui di wilayah Pamulang, Kamis (5/7).
Pria yang biasa disapa Pak Ben tersebut menambahkan, dalam pembangunan PLTS tersbut, Pemkot Tangsel akan bekerjasama dengan pihak ketiga. Sehingga tahun ini akan diupayakan pemenuhan persyaratannya. Misalnya, pihak ketiga sebagai investor yang akan membantu pembiayaan yang dibutuhkan.
Menurutnya, sudah pihak ketiga dari beberapa negara yang menawarkan kerjasama ke Pemkot. Antara lain dari Singapura, Cina, Taiwan dan Korea. Namun, mereka sudah bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri. “Perusahaan yang sudah mengajukan itu didominasi dari perusahan garmen,” beber Pak Ben.
Ada ketentuan yang nantinya jadi dasar pengaturan PLTS ini ada dua. Yakni, ada MoU bahwa PLN akan membeli listrik dari PLTS itu dari pihak ke tiga, dengan harga 13,5 Sen per KWH. Selanjutnya, mengatur tiping fee yang diatur oleh pemerintah daerah. Rencananya tipping fee itu bisa dibantu oleh APBN.
“Dengan begitu keberhasilan PLTS bisa terjamin. Hal ini dilakukan untuk meregulasi biaya yang ditaksir mencapai Rp 5 Miliar,” jelasnya.
Lanjut Pak Ben, saat ini Pemkot Tangsel sedang berupaya menertibkan TPS Cipeucang yang direncanakan sebagai lokasi PLTS. Sedikitnya membutuhkan lahan dua hektar untuk proyek besar itu. Kota Tangsel sendiri menjadi salah satu daerah yang akan menyusul keberhasilan proyek PLTS di beberapa daerah. Misalnya, Denpasar, Solo dan Makasar.
“Kalau di Provinsi Banten baru Kota Tangsel dan Kota Tangerang saja yang baru mengusulkan. Setelah ini, kami berusaha agar prosesnya bisa lebih dipercepat. Supaya target operasi bisa tercapai,” ujar Pak Ben.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel Toto Sudarto menambahkan, PLTS masih dalam proses. Untuk penentuan pihak ketiga belum ditentukan, sebab saat ini masih dalam tahapan penyempurnaan efek.
“Kita bangun diatas lahan yang kosong sekitar dua hektar. Di PLTS kita menerima sampah dari Tangsel dan sampah yang ada juga bisa dimanfaatkan,” ucapnya.
Toto menambahkan, dengan adanya pembangunan PLTS itu akan memberikan manfaat yang baik untuk Kota Tangsel. Mulai dari bebas sampah hingga pemanfaat tenaga listrik. “Kita akan memperoleh tenaga listrik sekitar 15 mega watt dengan 1.000 ton sampah per hari. Nantinya, listrik dibeli oleh PLN dan sampah di Tangsel dalam sehari bisa habis diolah untuk menjadi tenaga listrik,” pungkasnya. (mg-7/bud)
Discussion about this post