TANGSEL, WT – Di balik pembangunan jalan, drainase, gedung, hingga berbagai proyek infrastruktur yang hadir di tengah masyarakat, ada satu aspek yang sering luput dari perhatian publik: keselamatan kerja.
Padahal, banyak kasus kecelakaan konstruksi terjadi bukan karena kurangnya teknologi atau material, melainkan akibat rendahnya pemahaman terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) mengambil langkah konkret dengan meningkatkan kapasitas aparatur wilayah melalui Pelatihan dan Uji Kompetensi Supervisor K3 Konstruksi.
Sebanyak 61 peserta yang berasal dari unsur Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) kelurahan dan kecamatan se-Kota Tangerang Selatan mengikuti kegiatan yang berlangsung di Gedung Dinas SDABMBK, Perkantoran Lengkong Wetan.
Program ini bukan sekadar pelatihan formal. Para peserta dipersiapkan untuk memahami prinsip-prinsip keselamatan konstruksi yang nantinya dapat diterapkan dalam pengawasan berbagai kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing.
Sekretaris Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Rosi Yuliandi, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa kompetensi K3 kini menjadi kebutuhan penting bagi aparatur yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan pembangunan.
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Kompetensi K3 menjadi bekal penting untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan pengawasan di lapangan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Pelatihan menghadirkan narasumber dari kalangan profesional dan lembaga sertifikasi konstruksi nasional, di antaranya Fernando Panjaitan dari LSP GATAKI dan Dr. Ir. Michael Sofian Tanuhendrata, M.PM., M.M., Pengurus Bidang V Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Puguh Budianto, S.Sos, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum, bersama perwakilan LSP GATAKI.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Mahyudin Mahmud, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari pembinaan sumber daya manusia konstruksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Karena berada di tingkat wilayah, mereka perlu memahami standar keselamatan konstruksi agar mampu melakukan pengawasan yang lebih baik dan memberikan edukasi kepada para pelaksana pekerjaan,” jelas Mahyudin.
Apresiasi terhadap langkah Pemkot Tangsel juga datang dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta.Puguh Budianto menilai pelaksanaan sertifikasi hingga menyasar aparatur tingkat kelurahan merupakan langkah yang jarang dilakukan daerah lain dan menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia konstruksi.
“Sertifikasi bukan tujuan akhir. Ini adalah langkah awal membangun profesionalisme dan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Kompetensi harus terus ditingkatkan agar kualitas pembangunan juga semakin baik,” katanya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi salah satu tantangan besar yang masih dihadapi daerah di Indonesia.
Perwakilan LSP GATAKI, Deni Ihwanudin Firdaus, menjelaskan bahwa proses sertifikasi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 350 Tahun 2014 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.
“Peserta tidak hanya diuji dari sisi teori. Mereka juga harus mampu menunjukkan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab seorang Supervisor K3 Konstruksi sesuai standar yang ditetapkan,” jelas Deni.
Proses asesmen dilakukan melalui verifikasi administrasi, observasi, hingga wawancara kompetensi oleh asesor yang telah tersertifikasi.Dari hasil pengamatan selama pelatihan dan asesmen, peserta memiliki kesiapan yang cukup baik karena sebagian besar telah terbiasa melakukan monitoring kegiatan pembangunan di wilayah kerja masing-masing.
Salah satu peserta, Aris, yang bertugas di Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Jombang, mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru terkait penerapan K3 dalam pekerjaan konstruksi.
“Melalui pelatihan ini kami menjadi lebih memahami bagaimana mengidentifikasi potensi risiko dan pentingnya penerapan K3 dalam setiap pekerjaan konstruksi di wilayah kami,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap budaya keselamatan kerja semakin mengakar dalam setiap pelaksanaan pembangunan.
Dengan aparatur wilayah yang memiliki kompetensi K3, pengawasan proyek konstruksi di tingkat kelurahan dan kecamatan diharapkan semakin efektif, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga menjamin keselamatan seluruh pihak yang terlibat.
Di tengah pesatnya pembangunan Kota Tangerang Selatan, investasi terbesar bukan hanya pada beton, aspal, atau bangunan yang berdiri megah. Lebih dari itu, investasi sesungguhnya adalah membangun sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan memiliki budaya keselamatan yang kuat untuk mengawal pembangunan yang aman dan berkelanjutan. (ADV)
Discussion about this post