Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan politik lokal merupakan ancaman bagi upaya penanggulangan bencana di daerah.
“Anggaran penanggulangan bencana di daerah untuk BPBD masih sangat minim. Belum lagi pergantian kepala BPBD yang sarat dengan kepentingan politik lokal,” kata Sutopo di Jakarta, Senin (08/01/2018).
Sutopo mencontohkan yang terjadi di DKI Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta baru dibentuk pada tahun 2011 karena sebelumnya penanggulangan bencana ditangani Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
Baru berusia enam tahun sejak dibentuk, Sutopo mengatakan Kepala BPBD DKI Jakarta sudah tujuh kali berganti. Padahal, penanggulangan bencana dituntut cepat, tepat, profesional dan dilakukan oleh orang-orang yang ahli.
“Menangani bencana bukan seperti menangani tahun anggaran. Bencana bisa kapan saja terjadi. Karena itu, diperlukan orang-orang yang memang ahli dan profesional. Paham dan tahu apa yang harus dilakukan,” tuturnya.
Oleh karena itu, Sutopo mengiyakan bila ada anggapan daerah kerap tidak siap menanggulangi bencana dan lebih banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.
Hampir semua daerah, kata Sutopo, terjebak oleh birokrasi yang sebenarnya dibuat oleh manusia, tetapi justru menyandera penanggulangan bencana.
“Dari seluruh provinsi, Jawa Timur yang bisa dibilang paling siap bencana. Mereka jarang meminta bantuan dari pusat saat terjadi bencana. Jawa Tengah juga cukup bagus,” katanya. (ant)
Discussion about this post