Selesai 2020, Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Akan Mampu Tampung 3 Juta Penumpang

Pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika saat ini, kapasitas bandara tersebut baru mencapai 1,5 juta penumpang per tahun, namun jumlah penumpang sudah mencapai 2 juta orang, diharapkan tahun depan bandara ini mampu menampung 3 juta penumpang.

“Bandara Depati Amir di Provinsi Bangka Belitung ini kalau kita lihat sudah sangat representative untuk sekarang.  Kapasitasnya 1.5 juta tetapi penumpangnya sudah lebih dari 2 juta. Sehingga ini dibangun lagi di sayap bagian kanan sana, dibangun untuk kapasitas 3 juta. Kita harapkan Insyaallah nanti di 2020 selesai,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan terminal baru Bandara Depati Amir, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (14/3) pagi.

Namun, menurut Presiden, dirinya sudah memerintahkan juga untuk membangun yang sayap kiri, dengan kapasitas kalau tadi tambah kapasitas menjadi 3 juta, yang sebelah kiri tambah lagi nanti kapasitasnya menjadi 5 juta.

Hal ini, lanjut Presiden, dilakukan karena kita harus mendahului pertumbuhan penumpang, yang tumbuh sangat baik di Provinsi Bangka Belitung ini.

Dengan siapnya sarana terminal di Bandara Depati Amir, Presiden Jokowi optimistis wisatawan akan semakin banyak yang datang di kawasan ini, karena di sini ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, dan akan dibuka lagi KEK yang lainnya.

“Ini baru disiapkan. Sehingga kita harapkan betul-betul ekonomi bisa tumbuh. Tadi Pak Gubernur menyampaikan setelah ada Tanjung Kelayang itu PAD tambah berapa persen? Naik 300%,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, sudah banyak investasi yang berminat masuk di KEK Tanjung Kelayang, Ia menyebutkan sudah masuk Sheraton, Sofitel akan masuk,  M Gallery juga sudah akan masuk.

“Ini tinggal proses administratif dikit-dikit saja,  tapi yang sudah bangun Sheraton,” tegas Presiden seraya menambahkan, total investasi di Tanjung Kelayang ditargetkan bisa mencapai Rp9 triliun.

(UN/RAH/ES)