Bantah Kriminalisasi Ulama, Presiden Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Pasti Dipanggil Aparat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tuduhan bahwa pemerintah telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Ia menegaskan, siapapun kalau ada masalah hukum pasti dipanggil oleh aparat hukum.

“Menteri ada, menteri yang masuk sel juga ada, iya ndak? Gubernur masuk sel? ada. Bupati masuk sel? Ada,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan usai menyerahkan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (8/3) siang.

Kepala Negara meminta, jangan nanti kalau masuk sel ngomong dikriminalisasi. Kalau punya masalah hukum, tegas Presiden, ya pasti masuk sel.

“Pasti akan dipanggil oleh aparat hukum, disidik, diperiksa. Siapapun,” tegas Kepala Negara.

Tetapi kalau ada ulama yang tidak memiliki salah, kalau ada yang dikenakan hukum kemudian masuk ke sel, Presiden Jokowi meminta agar menyampaikan kepada dirinya.

“Saya urus kalau hal-hal seperti itu. Itu namanya kriminalisasi. Orang nggak salah tahu-tahu dimasukkan sel. Itu namanya kriminalisasi,” ucap Presiden.

Kalau punya salah, siapapun, lanjut Presiden, Menteri yang masuk sel saja ada, Gubernur juga banyak, DPR, DPRD juga banyak. Jangan ada yang nanti ngomong kriminalisasi, kriminalisasi ulama.

“Ya kalau ada, siapapun kalau punya masalah hukum ya pasti diperiksa, disidik oleh aparat hukum. Kemudian kalau masuk pengadilan digedog salah harus masuk sel berapa tahun ya masuk,” kata Presiden Jokowi seraya menegaskan, dirinya tidak bisa membantu apa-apa kalau seperti itu.

“Yang bisa saya bantu, kalau ada kriminalisasi,  nggak salah, tahu-tahu masuk sel. Saya urus kalau itu,” tegas Presiden.

Marak Hoaks

Presiden Jokowi menyerahkan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (8/3) siang. (Foto: Deny S/Humas)

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, sekarang ini banyak yang namanya fitnah-fitnah, yang namanya hoaas di mana-mana, di kabar bohong dimana-mana. Apalagi menjelang yang namanya bulan politik, tinggal kurang lebih 40 hari lagi, semakin marak di mana-mana.

Untuk itu, Presiden menitipkan pesan kepada para ulama, kyai, para tokoh-tokoh yang ada di kampung, yang ada di desa, bisa meluruskan. “Jangan sampai masyarakat ini resah gara-gara urusan yang namanya hoax, yang namanya kabar fitnah, kabar bohong yang biasanya dimulai lewat media sosial,” tuturnya.

Menurut Kepala Negara, sekarang ini (penyebaran hoaks) bukan hanya media sosial saja, tapi sudah dari pintu ke pintu. Kalau yang ditambahkan itu benar, Presiden mengatakan, dirinya tidak ada masalah.

“Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah, katakan yang haq itu haq, yang bathil itu bathil. Sudah,” ujar Kepala Negara.

Presiden juga menyampaikan, dirinya tidak senang misalnya dipuji-puji, ndak. Tapi juga jangan sampai ada menuduh-nuduh dirinya itu PKI, sebab dirinya lahir tahun19’61 sementara PKI dibubarkan tahun 1965-1966. “Umur saya baru 4 tahun. Nggak ada PKI balita,” tegasnya.

Presiden juga menyindir isu nanti pemerintah melarang azan tidak boleh. Ia menegaskan, tidak ada seperti itu. “Negara kita ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kok azan dilarang? Logikanya kan nggak masuk. Tapi di bawah itu terus dihembus-hembuskan dan yang percaya itu tidak kecil,” ungka Presiden seraya menambahkan, berdasarkan survei, yang percaya akan isu itu 9 juta orang lebih.

Ia juga menyampaikan ada lagi fitnah, kabar baru sebulan, yang disebarkan dua bulan ini dari pintu ke pintu, bahwa pemerintah nanti akan melegalkan kawin sejenis.

“Logikanya nggak masuk,” tegas Presiden Jokowi serata menambahkan, negara kita ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan norma-norma agama yang kita anut ini sangat sesuai dengan syariat. Kita juga memiliki nilai-nilai tata krama, nilai-nilai etika, nilai-nilai budaya.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Seskab Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo. (DNA/DNS/ES)