Rombongan anggota Komisi II DPR RI bertemu dengan pimpinan Kanwil BPN Maluku Utara, di Restoran Floridas, Ternate, Kamis (14/2) sore. (Foto: ANGGUN/Humas)
Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Maluku Utara pada tahun 2018 telah berhasil merealisasikan sebanyak 54.501 peta bidang tanah.
“Dari target 50.100 bidang tanah di 2018, telah terealisasi sebanyak 108,78%,” ujar Kepala Kanwil BPN Maluku Utara Muhammad Syahrir dalam pertemuan dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Restoran Floridas, Ternate, Kamis (14/2) sore.
Sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan di tahun 2018, kata Syahrir, berjumlah 40.033 sertifikat atau 100,09% dari 40.000 target yang telah ditetapkan.
“Bidang tanah terdaftar sampai tahun 2018 adalah 233.678 bidang atau 44,1%,” kata Kakanwil BPN Maluku Utara tersebut.
Untuk meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar, lanjut Syahrir, pada tahun 2019, Kanwil BPN Maluku Utara menargetkan pendaftaran 60.000 bidang tanah. “Untuk sertifikat tanah pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 57.300 bidang tanah,” sambungnya.
Bahas Persiapan Pemilu 2019
Sebelum pertemuan dengan Kanwil BPN Maluku Utara, dalam kunjungan pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018/2019 di Maluku Utara kali ini, rombongan Komisi II DPR RI juga melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate yang dipimpin oleh Asisten III Setda Maluku Utara Salmin Janidi.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Ternate tersebut dibahas persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
“Kami ingin laporan persiapan pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu baik oleh Bawaslu, KPU, dan Dinas Dukcapil” kata Herman Khaeron, pimpinan rombongan Komisi II DPR RI.
Selain persiapan pemilu, dibahas juga isu seputar pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah, realisasi dana desa, penerimaan pegawai dan tenaga honorer, serta penanganan arsip daerah.
Selain Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat, anggota Komisi II DPR RI yang turut menghadiri pertemuan yaitu EE Mangindaan (F-Partai Demokrat), Rambe Kamarul Zaman (F-Partai Golkar), Abdul Hakam Naja (F-PAN), Dadang Muchtar (F-Partai Golkar), Komarudin Watubun (F-PDIP), Sutriyono (F-PKS), Andi Mariattang (F-PPP), Kresna Dewanata (F-Partai Nasdem), Rohani Vanath (F-PKB), dan Libert Kristo Ibo (F-Partai Demokrat).
Turut hadir juga perwakilan mitra kerja Komisi II DPR RI antara lain dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Badan Kepegawaian Negara, Arsip Nasional RI, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, KPU, Bawaslu, dan lain-lain. (UN/GUN/ES)
Discussion about this post