Siap Digunakan Pertengahan Desember 2018, Pemerintah Bangun 116 Huntara bagi Korban Gempa Sulteng

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam masa pemulihan kerusakan pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan likuifaksi yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun sebanyak 1.200 Hunian Sementara (Huntara) di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Dari 1.200 unit, saat ini sudah dalam proses penyelesaian sebanyak 116 unit untuk secara bertahap dapat dihuni mulai pertengahan Desember 2018.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK), saat kunjungan meninjau lokasi korban gempa di Desa Mpanau, Kabupaten Sigi dan Kelurahan Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (11/11) mengatakan kunjungannya tersebut untuk memastikan progres penyelesaian pembangunan Huntara.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan diperlukan langkah-langkah percepatan pembangunan Huntara yang secara bertahap harus mulai bisa dihuni pada akhir bulan Desember tahun 2018, mengingat sudah memasuki musim hujan sehingga masyarakat bisa pindah dari tenda.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk mempercepat pembangunan huntara, masing-masing kontraktor dari BUMN Karya akan terus melakukan penambahan tenaga kerja sehingga waktu kerja dapat ditambah hingga malam hari dengan sistem shift. Jumlah unit huntara yang dibangun akan bertambah dengan perkembangan data pengungsi yang membutuhkan.

“Huntara yang dibangun dengan model knockdown berukuran 12 x 26,4 meter persegi, dibagi menjadi 12 bilik dimana setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga. Rencananya pertengahan Desember pengungsi sudah bisa masuk ke huntara,” kata Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, Huntara digunakan sebagai transit pengungsi dari tenda sampai dengan hunian tetap dan relokasi permukiman selesai. Biaya pembangunan huntara per unit nya sekitar Rp 500 juta, dilengkapi 4 toilet, 4 kamar mandi, septik tank, tempat mencuci, dapur dilengkapi listrik 450 watt untuk setiap bilik. “Untuk pemasangan listrik dan pembayarannya akan dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM dan PLN, pasti ada kebijakan tersendiri untuk membantu pengungsi,” ujarnya.

Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, dari 1.200 huntara yang direncanakan, lokasi yang sudah terverifikasi tersebar di 48 titik, yakni di Donggala 9 lokasi, Palu 21 lokasi, dan Sigi 18 lokasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 506 rencana huntara sudah terukur untuk penentuan tata letaknya (layout) dan sebanyak 116 unit dalam proses penyelesaian. Sehingga secara keseluruhan dari target 1200 unit telah tercapai progres fisik sebesar 19,27%.

Huntara tersebut akan dibangun dengan sistem cluster pada lima zona dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan lahan dan keamanan lokasi dari dampak gempa. Setiap cluster terdiri atas 10 unit huntara (120 bilik) yang tahan gempa, akan dibangun satu buah sekolah PAUD dan sebuah SD, tempat sampah, ruang terbuka untuk kegiatan warga, serta tempat parkir sepeda motor. “Kita buat senyaman mungkin karena digunakan dalam jangka waktu cukup lama untuk 1 hingga 2 tahun sambil menunggu sampai relokasi hunian tetap yang dibangun Pemerintah selesai,” ujar Arie.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di setiap unit Huntara yang dibangun, Kementerian PUPR juga melakukan pengeboran sumur air tanah dengan perkiraan kebutuhan total air sebesar 45 liter/detik dengan kebutuhan masing-masing di Palu sebesar 18 liter/detik, Donggala 8,51 liter/detik, dan Sigi 18,5 liter/detik. Dari total 42 titik rencana pengeboran sumur, sebanyak 8 titik telah selesai diuji geolistrik.

Kementerian PUPR juga tengah melakukan perbaikan kerusakan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 12 lokasi yang tersebar di Palu, Donggala dan Sigi. Dari ke 12 lokasi, SPAM Salena IPA di Kota Palu telah selesai perbaikannya, sementara SPAM Duyu I (Gawalise) dengan layanan 20 liter/dtetik progres perbaikannya sudah 50%.

Dalam kesempatan itu, Wapres Jusuf Kalla didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Sofyan Djalil, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala BNPB Willem Rampangilei. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR/EN)