Target Tahun Depan, Presiden: Seluruh Jawa Barat Pegang Bukti Hak Hukum Atas Tanah

Target yang diberikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun lalu sebanyak 5 juta sertifikat sedangkan untuk 2018 sebanyak 7 juta dan 2019 sejumlah 9 juta sertifikat.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri penyerahan 5.000 Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Gedung Komplek Waterboom Bintang Fantasi, Pamanukan, Kabupaten Subang, Rabu (6/6) siang.

“Saya mendapatkan angka tadi yang diberikan pada hari ini 5.000 sertifikat yang dihadirkan di sini 3.250. sertifikatnya tolong diangkat semuanya,” ujar Presiden seraya menyebut alasan agar diketahui publik bahwa sertifikat tersebut benar-benar diserahkan.

Untuk menyelesaikan target sertifikat, Presiden menyampaikan bahwa Kantor BPN tidak pernah berhenti. “Enggak tidur. Semuanya harus kerja. Minggu, Sabtu kerja karena memang itulah cara melayani masyarakat yang cepat,” jelas Presiden.

Di Jawa Barat sendiri, menurut Presiden, tahun ini targetnya 1,2 (juta, red), hampir 10 kali lipat dibanding biasanya.

Tahun depan, tambah Presiden, targetnya 1,5 juta sertifikat harus keluar dan tahun depannya lagi seluruh Jawa Barat targetnya semua telah memegang tanda bukti hak hukum atas tanah, yaitu sertifikat.

Pemberian sertifikat harus cepat, menurut Presiden, hal ini dikarenakan setiap dirinya pergi ke daerah, ke desa, dan ke kampung selalu yang didengar masalah sengketa lahan dan tanah.

“Ada sengketa tanah rakyat dengan rakyat ada, rakyat dengan tetangga ada, rakyat dengan pemerintah ada,rakyat dengan BUMN ada. Dimana-mana di semua provinsi ada semuanya enggak di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, NTB semuanya ada,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden perintahkan pembuatan sertifikat harus dipercepat dan alhamdulillah sekarang produksinya sangat cepat.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan seluruh Kantor BPN yang telah bekerja keras, Sabtu-Minggu, pagi sampai malam untuk menyelesaikan target.

“Kalau sudah pegang sertifikat tolong diberi plastik seperti ini, difotokopi. Jangan lupa juga yang kedua difotokopi. Disimpan yang baik tapi kalau sudah ada plastik gini kalau gentingnya bocor, ya kan, berarti enggak rusak sertifikatnya,” kata Presiden Jokowi.

Usai difotokopi, menurut Presiden, kalau aslinya hilang, mengurusnya lebih mudah ke Kantor BPN.

“Yang kedua biasanya kalau sudah pegang sertifikat seperti ini pengennya disekolahkan. Benar enggak?,” kata Presiden setengah bertanya.

Kepala Negara mempersilakan jika ada warga yang mau menggunakan sertifikat sebagai agunan namun hendaknya dikalkulasi secara matang.

“Tapi tolong dilihat bank yang bagus di mana, dihitung juga bunganya berapa. Dikalkulasi, dihitung bisa mengangsur setiap bulannya, bisa mengembalikan, mencicil atau tidak. Silakan,” pungkas Presiden Jokowi.

Selain didampingi Ibu Negara Iriana, turut hadir dalam acara ini di antaranya Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Anggota Wantimpres Agum Gumelar, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Pangdam Siliwangi Mayjen Besar Harto, Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto, Waki Bupati Subang Ating Rusnatim, Penjabat Bupati Purwakarta Taufik Budi Santoso, dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. (FID/EN)