SERANG-Ratusan mahasiswa yang bergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten berunjukrasa di depan Gerbang KP3B, Kota Serang, Selasa (1/10).
Massa menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memecat Kepala Organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak becus dalam bekerja.
Berdasarkan pantauan, aksi demonstrasi dimulai sekira pukul 13.30 WIB. Satu persatu perwakilan massa aksi menyuarakan tuntutannya. Unjukrasa yang semula damai berubah ricuh lantaran, para aktivis membakar ban. Meski begitu, tidak ada bentrokan antara aparat kepolisian dan massa aksi. Puncaknya, Gubernur Wahidin Halim langsung menemui mereka untuk menjawab seluruh tuntutan para demonstran.
Ketua PKC PMII Banten, Ahmad Solahudin mengatakan, pihaknya menuntut Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Wakilnya, Andika Hazrumy untuk membenahi program pembangunan yang dinilai masih belum begitu dirasakan masyarakat. “Kami juga menuntut Gubernur Banten dan Wakil untuk memecat Kepala dan pejabat-pejabat OPD di lingkungan Provinsi Banten yang dianggap tidak becus dalam bekerja, termasuk menuntut penuntaskan program yang belum terealisasi,” kata Ahmad.
Ia juga menuntut Gubernur Banten untuk segera melakukan percepatan pembangunan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banten. “Wujudkan Banten yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, tuntaskan masalah pengangguran di Provinsi Banten, tegakkan PERDA CSR No.5 Tahun 2016, tegakkan PERDA Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2016.” katanya.
Sementara, Gubernur Banten, WH menyampaikan apa-apa saja yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Provinsi Banten selama kepemimpinannya bersama Wagub Andika Hazrumy. Ia juga meyakini jika banyak mahasiswa yang belum tahu berbagai program pembangunan yang tengah dan telah dilaksanakan oleh Provinsi Banten saat ini, “Saya sampaikan terimakasih atas kritik yang disampaikan mahasiswa kepada Pemprov Banten. Hal ini merupakan bukti kecintaan mahasiswa kepada Pemprov Banten,” kata WH.
Menurutnya, mahasiswa harusnya bisa membuktikan apa yang menjadi tuntutannya, agar bisa menjadi bahan masukan. Termasuk agar para pendemi memahami ranahnya apa saha yang menjadi kewenangannya Pemprov Banten, Kabupaten/Kota dan pusat, sehingga tidak salah kamar. “Seperti jalan, tidak semua jalan itu kewenangan Provinsi Banten, ada juga Kabupaten/Kota,” katanya.
Dirinya juga mengklaim pembangunan infrastruktur di Banten saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dimana biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada tahun 2018, Pemprov Banten menganggarkan BOSDA sebesar Rp 400 miliar. “Untuk siswa SMA, total BOS yang diterima per siswa Rp 5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5,4 juta,” jelasnya.
Pada tahun 2019, lanjut WH, di bidang pendidikan Pemprov Banten alokasikan anggaran Rp 1,13 triliun untuk penganggaran BOSDA, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu, Rp 970,47 miliar adalah untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN.
Untuk infrastruktur pendidikan, pada tahun 2018 Pemprov Banten telah membangun unit sekolah baru (USB) sebanyak 8 sekolah. Sedangkan ruang kelas baru (RKB) terbangun 475 ruang kelas. Pada tahun 2019, Pemprov Banten telah membangun RKB sebanyak 44 ruang kelas.
Sedangkan untuk kesehatan, WH menilai jika memang pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Bagaimana mampu bersaing kalau masyarakatnya tidak sehat. Lebih lanjur, mantan Walikota Tangerang itu menuturkan, pembangunan infrastruktur kesehatan telah dianggarkan sebesar Rp 125,10 miliar. Pengadaan lahan rumah sakit Cilograng, pembangunan RSUD Banten, dan pembangunan rumah sakit jiwa tahap I dan pembangunan Rumah Sakit Malingping.
Hingga triwulan III 2019 katanya, cakupan UHC (Universal Health Coverage) mencapai 94,48 persen. Total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Provinsi Banten telah mencapai 10.130.772 jiwa. Sebanyak 706.169 jiwa, premi atau iuran bulanan kepesertaan dibiayai melalui APBD Provinsi Banten. “Saya mengajak mahasiswa untuk ikut melihat bersama-sama dan membuka ruang bagi para mahasiswa di Banten dalam memberikan masukan kepada Pemprov Banten,” ujarnya.
Sekda Provinsi Banten Al Mukhtabar yang turut hadir menambahkan, bahwa langkah Gubernur Banten menemui para mahasiswa yang menggelar aksi ini merupakan langkah yang patut diavungi jempol, itu adalah langkah seorang pemimpin yang tidak alergi kritik masyarakatnya. (tb/and)
Discussion about this post