Pemerintah Terus Dorong Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terjangkau dan Berkualitas

Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 April 2015 di Semarang merupakan salah satu bentuk nyata keseriusan Pemerintah.

Tujuan yang diharapkan dari program tersebut yakni untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lebih lanjut, program ini merupakan gerakan bersama pemerintah, daerah, dunia usaha (pengembang), dan masyarakat dimana setiap tahunnya ditargetkan mencapai jumlah satu juta unit hunian.

Beberapa langkah yang dijalankan program ini meliputi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan proporsi sekitar 70%, dan 30% bagi non-MBR.

Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti pada pembukaan Indonesia Properti Expo (IPEX) 2018, di Hall A & B Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu (22/9).

Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berupaya untuk menyediakan rumah dengan harga terjangkau dan layak huni bagi MBR.

“Pemerintah memberikan kemudahan bagi MBR untuk mendapatkan tempat tinggal layak melalui pemberian subsidi uang muka, bunga pinjaman, serta stimulan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Terobosan dan pemikiran-pemikiran baru dibutuhkan untuk mensukseskan program perumahan bagi masyarakat,” kata Lana.

Terkait kualitas hunian, Kementerian PUPR juga melakukan pengawasan kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang agar memenuhi standar layak huni dengan membangun Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng). Saat ini, sudah terdaftar sebanyak sekitar 10.000 pengembang dan 16 asosiasi.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, pameran ini akan meningkatkan percepatan realisasi satu juta rumah. Target KPR baru yang akan tercapai selama IPEX berlangsung senilai Rp5 triliun, baik KPR subsidi maupun non-subsidi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BTN Maryono dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. (BKP Kementerian PUPR/EN)