Nasional — Langkah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di KTT Luar Biasa OKI (Organisasi Negara-negara Islam) yang mengajak seluruh negara peserta OKI bersatu dengan mengenyampingkan perbedaan untuk menyelesaikan krisis di Yerusalem dinilai tepat. Ini sekaligus peran strategis Indonesia dalam melakukan politik luar negeri bebas aktif di mata dunia yang membuktikan Indonesia sangat menjunjung tinggi perdamaian.
“Pemimpin dunia bisa membuat konsesus perdamaian di Palestina yang lebih permanen. Indonesia punya peran sebagai negara yang mendorong upaya tersebut,” kata Hery Haryanto Azumi, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kamis, (14/12/2017).
Tindakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mendukung pemindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem kata Hery-demikian sapaan akrabnya, jelas-jelas melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2334 (23 Desember 2016) yang menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak mengakui perubahan apapun atas garis batas yang ditetapkan sebelum perang 1967. Trump juga melanggar Resolusi Majelis Umum PBB No. 2253 (4 Juli 1967) hingga Resolusi No. 71 (23 Desember 2016) yang intinya menegaskan perlindungan Yerusalem terhadap okupasi Israel. Ditambah Resolusi No. 150 (27 Desember 1997) UNESCO yang menyebut “Kota Tua Yerusalem” sebagai warisan dunia yang terancam punah, serta pembangunan terowongan dekat Masjid al-Aqsa oleh Israel sebagai tindakan yang menyerang sentimen keagamaan.
Dalam konteks Yerusalem lanjut Hery yang juga Sekjen Majelis Dzikir Hubbul Wathon ini, banyak yang bisa dijadikan sudut pandang. Akan tetapi perspektif yang harus diusung bersama dan menjadi tema besar adalah bagaimana seluruh elemen mewujudkan perdamaian di Palestina, dan peran Indonesia mewujudkan perdamaian dunia.
“Kami sudah tegas menolak pengakuan unilateral AS terkait Yerusalem. Isu ini harus menjadi menyatukan kekuatan lintas elemen keagamaan untuk mengusung perdamaian di Palestina,” tegasnya.
Presiden Jokowi telah menyampaikan hasil pertemuan KTT Luar Biasa OKI Turki, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Ada tiga poin pertemuan yakni menghasilkan resolusi OKI mengenai al-Aqsa, komunike final OKI dan Deklarasi Istanbul.
Di pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan poin sikap negara antara lain: OKI harus menolak pengakuan AS atas Yerusalem, semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv untuk tidak mengikuti keputusan AS, negara OKI harus menjadi motor menggerakan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, bagi negara OKI yang belum memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik termasuk meninjau hubungan, anggota OKI harus mengambil langkah bersama untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan dan OKI harus mampu menjadi motor gerakan di berbagai forum internasional/multiteral untuk mendukung Palestina. (sm/fid)
