Indonesia Didorong Jadi Mediator Perundingan Damai Palestina

Nasional — Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel dianggap mencederai pembahasan perdamaian di Palestina yang sudah dibicarakan begitu lama. Dengan demikian, AS tidak layak dipertahankan menjadi mediator perundingan damai. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MD Hubbul Wathon) Hery Haryanto Azumi.

“Ini bukti bahwa Amerika Serikat lebih mengedepankan kepentingannya ketimbang perdamaian di Palestina. Untuk itu sebaiknya Amerika harus diganti sebagai mediator,” kata Hery, Minggu (10/12/2017).

Hery yang juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mendorong agar Pemerintah Indonesia menjadi mediator perdamaian Palestina menggantikan posisi AS. Alasan Indonesia ini juga mengacu pada Islam di Indonesia yang toleran-moderat, ditambah lagi Indonesia merupakan dengan yang multiagama, multikultur yang dapat hidup berdampingan bersama-sama.

“Sebaiknya posisi Amerika digantikan Indonesia sebagai mediator perundingan damai,” tegasnya.

Untuk itu Hery mengajak semua organisasi masyarakat dan kelompok lintas agama bersatu untuk mengupayakan agar Pemerintah Indonesia menggantikan Amerika Serikat sebagai mediator perundingan damai. Ini sekaligus menyatukan kekuatan seluruh elemen masyarakat Indonesia agar Yerusalem sebagai kota suci bersama bagi umat Islam, Kristen dan Yahudi.

“Semua elemen masyarakat harus bersatu menyuarakan Indonesia sebagai negara yang ditunjuk sebagai mediator,” ujar mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) ini.

Direktur Said Aqil Siroj Institute (SAS Institute) M. Imdadun Rahmat menilai publik internasional harus bersatu menentang tindakan Israel dengan dukungan AS atas nama perdamaian dan atas nama kemanusiaan. Negara-negara OKI harus bekerja keras menghadang rencana Israel demi hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka, mempertahankan wilayahnya dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Masyarakat Muslim dimanapun harus satu suara menentang rencana Israel ini demi perdamaian di tanah Palestina dan kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Palestina sendiri melalui Menteri Luar Negeri Palestina, Riyal al-Maliki menegaskan akan mencari mediator baru yang bisa membantu mencapai solusi untuk dua negara (Palestina-Israel). Rencana pencarian mediator baru mengganti AS tersebut disampaikannya di forum pertemuan Liga Arab di Kairo, Mesir pekan ini. Menlu Palestina juga akan membicarakan langkah Trump terkait Yerusalem. Demikian halnya dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa AS bukan lagi mediator perundingan damai.

Perundingan Palestina-Israel sempat mandek pada 2014 silam saat Presiden AS Barack Obama. Hal itu disebabkan karena Israel kembali melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah caplokan Tepi Barat. (sm/fid)