SERPONG-KPU Kota Tangsel bekerja sama dengan lembaga riset Arus Survei Indonesia (ASI) mengadakan survei tentang tingkat partisipasi masyarakat jelang pemilu serentak 2019. Survei dilaksanakan di 4 kecamatan, yakni Pondok Aren, Pamulang, Ciputat Timur, dan Ciputat, 16 sampai 20 Desember 2018.
Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwitoro mengatakan, survei tersebut menggunakan motode multi stage random sampling. Jumlah responden adalah 120 orang. “Empat kecamatan ini dipilih karena pemilu sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat rendah. Ada beberapa temuan pokok yang kita peroleh dalam survei tersebut,” ujarnya, saat launching hasil survei tingkat partisipasi masyarakat di kantor KPU, Rabu (9/1).
Bambang menambahkan, 95 persen publik mengetahui akan ada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif (DPR-Rl/DPD-RI/DPRD) 17 April 2019 mendatang. Dan, 93,33 persen mengetahui bahwa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif (DPR-Rl/DPD-Rl/DPRD) akan dilaksanakan serentak 2019.
Artinya, pengetahuan publik terkait pengetahuan hajatan pemilu sudah baik. Ini sekaligus menjadi indikator jika sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Tangsel sudah berjalan maksimal. “Sebanyak 93,33 persen publik menjawab pasti mencoblos dan 5 persen mengaku belum pasti mencoblos. Sementara 1,67 persen mengatakan ‘tidak akan mencoblos pada pemilu serentak 2019’,” tambahnya.
Masih menurut Bambang, alasan utama masyarakat pasti mencoblos karena ingin menggunakan hak pilihnya (72,32 persen). Sedangkan alasan utama masyarakat belum pasti mencoblos adalah karena berhalangan (33,33 persen) dan karena pemilu tidak akan memperbaiki nasib 5 tahun ke depan (33,33 persen).
“Alasan utama masyarakat tidak akan mencoblos adalah karena pemilu tidak akan memperbaiki nasib 5 tahun ke depan (50,00 persen) dan tidak ingin menggunakan hak suara (50 persen),” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an mengatakan, soal potensi politik uang hasil survei, 35 persen masyarakat akan menerima dan 59,17 persen mengaku tidak akan menerima jika diberi uang atau barang untuk memilih salah satu kandidat atau partai politik tertentu.
“Artinya, masih ada potensi politik uang di Kota Tangsel meskipun angkanya masih di bawah 50 persen. Potensi ini tentu perlu diantisipasi mengingat data menyebutkan 18,33 persen responden mengatakan uang dapat mempengaruhi pilihan politik,” ujarnya.
Ali menambahkan, untuk pendidikan hasil politik diperoleh 95 persen masyarakat mengaku sosialisasi atau pendidikan politik tentang pentingnya menggunakan hak pilih itu penting. Dan KPU (68,33 persen) merupakan lembaga paling tepat memberikan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih.
Adapun membuat sarasehan (37,5 persen) dan langsung ke rumah rumah (36,67 persen) merupakan sarana sosialisasi paling tepat untuk meningkatkan partisipasi warga. Sedangkan terkait pemilu damai, mayoritas publik (98,33 persen) menginginkan pemilu serentak 2019 berjalan damai.
“Ada 89,17 persen masyarakat Kota Tangsel yakin jika pemilu serentak 2019 nanti akan berjalan damai,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Tangsel Ade Wahyu Hidayat mengatakan, partisipasi pemilih di Kota Tangsel selama ini tergolong rendah. “Partisipasi masyarakat Tangsel tidak lebih dari 72 persen,” ujarnya.
Ade menambahkan, Tangsel termasuk dalam 45 kabupaten/kota partisipasi pemilih paling rendah. Menurutnya, pada perhelatan Pemilihan Legislatif 2014 lalu tingkat partisipasi pemilih hanya 67 persen. Di tahun yang sama di ajang Pemilihan Presiden partisipasi pemilih naik menjadi 69 persen.
Kemudian pada Pilwalkot 2015 partisipasi pemilih merosot tajam menjadi 57 persen. Dua tahun berikutnya di Pemilihan Gubernur Banten naik menjadi 62 persen. “Melihat deretan angka di atas makanya KPU Tangsel melakukan survei partipasi pemilih,” tambahnya.
Masih menurutnya, KPU menyadari untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih tidak dapat bekerja sendirian. “Perlu kerjasama secara masif yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari pemerintah daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan hingga media massa,” tuturnya.
Sementara itu, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, hasil survei tersebut diharapkan terjadi pada 17 April mendatang dan banyak masyarakat tahu dan hadir, menggunakan hak suaranya. “Hasil survei mudah-muhan terjadi pada April nanti. Hasilnya bisa sama bisa berubah tergantung apa yang akan kita lakukan KPU dan Bawaslu berikutnya,” ujarnya.
Airin berharap tidak hanya KPU maupun Bawaslu saja yang melakukan sosialisasi tapi, perlu peran serta caleg dan timses. “Satu hal yang menarik dan paling efektif yang melakukan sosialisasi adalah KPU, satya harap KPU door to door kepada masyarakat untuk lakukan sosialisasi,” tambahnya.
Ibu dua anak tersebut menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan pesta demokrasi adalah banyaknya partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya dan KPU memiliki jejaring sampai ke bawah. “Pemkot mendudukung kebijakan yang dilakukan KPU,” tuturnya. (bud/esa)
Discussion about this post