Demokrat : Lawan Anarkisme Hukum, Selamatkan Demokrasi

WARTA TANGERANG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) menginstruksikan seluruh kader untuk solid menjaga keutuhan Partai Demokrat.

Para kader di seluruh Indonesia juga diinstruksikan untuk melawan anarkisme hukum dan menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Dinamika yang terjadi saat ini, bukan saja menyelamatkan Partai Demokrat, tapi juga menyelamatkan demokrasi.

“Karena ini merupakan begal politik. Para kader harus paham situasi saat ini,” tulis siaran pers DPP Partai Demokrat yang diterima, Kamis (21/10/2021).

Sementara itu, usai sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (21/10/2021), kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto menilai gugatan terhadap AD/ART Partai Demokrat hasil kongres 2020 sudah kadaluwarsa dan akal-akalan.

Ia meyakini majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan melakukan putusan terbaik dalam perkara 154/G/2021/PTUN-JKT.

Perkara gugatan Nomor 154 di PTUN Jakarta diajukan tiga mantan kader Partai Demokrat.

Mekanisme keputusan atau aturan yang dipakai Kemenkumham untuk mengesahkan hasil kongres tersebut dinilai sudah jelas.

“Kalau aturan-aturan itu kemudian dichalange melalui persidangan, padahal aturan itu clear, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum,” kata Bambang kepada awak media.

Kata BW, sapaannya, jika ingin mempersoalkan hasil kongres, harusnya disampaikan ke mahkamah partai.

“Upaya itu tidak ditempuh para mantan kader yang malah membawanya ke pengadilan,” kata BW.

Anggota kuasa hukum Partai Demokrat lainnya Heru Widodo menambahkan, seharusnya seluruh kader Partai Demokrat, jika ada keberatan, manfaatkan ruang yang ada di internal partai. UU Parpol sudah memberikan ruang, selesaikan di Mahkamah Partai. (NAV)