Walikota Arief R Wismansyah berkesempatan menjadi narasumber di acara KPK dalam penanganan pencegahan korupsi, Kamis (20/12).
Pada kesempatan itu, Arief bicara terkait penanganan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Tangerang. Arief membeberkan nilai indeks integritas yang cukup tinggi 72,80 persen untuk Kota Tangerang. Namun, angka tersebut dirasa Arief masih jauh dari target.
“Sebenarnya saya merasa masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan. Karena, nilai indeks yang disarankan KPK 100 persen. Sedangkan Kota Tangerang baru mencapai di angka 72.80 persen,” papar Arief.
Walikota bercita-cita mewujudkan birokrasi yang profesional di lingkup Pemkot Tangerang, melalui peningkatan kesejahteraan pegawai.
“Jika ingin mewujudkan birokrasi yang profesional, penuhi dulu kesejahteraannya. Tidak hanya pada level PNS saja, namun harus menyentuh hingga pada level THL atau Honorer,” ujarnya.
“Maka yang pertama kita lakukan adalah pendataan semua THL, TKK atau Honorer dan memasukkan gaji mereka ke APBD Kota Tangerang sesuai dengan UMR yang berlaku,” jelasnya.
Selain peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas, Pemkot juga terus membangun sistem melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, termasuk juga proses perizinan yang sudah transparan.
“Ada sekitar 174 sistem aplikasi yang sudah kita bangun, kami juga menjalin kerjasama dengan Tangerang Smart City Partnership. Keseluruhannya adalah demi terselenggaranya pelayanan yang baik pada masyarakat dan meminimalisir praktek korupsi,” papar Arief seraya menambahkan bahwa pemkot juga terus melakukan peningkatan kapasitas para pejabat melalui, Monday Executive Sharing Session (MESS) yang mendatangkan para narasumber kompeten tingkat nasional.
Dalam acara tersebut, hadir pula Kepala Staf Kepresidenan, Moledoko, dan Deputy Director UNDP Indonesia Sophie Kemkhadze, serta beberapa kepala daerah lain yang terpilih untuk membagi pengalamannya soal penanganan korupsi di daerahnya masing-masing.
“Presiden Jokowi akan memilih daerah yang memiliki sistem pencegahan korupsi yang paling baik untuk dijadikan contoh bagi daerah lain,” ujar Moeldoko.
Moeldoko juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi, baik antar lembaga pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat.
“Sama-sama saling bersinergi, untuk wujudkan Indonesia bebas korupsi,” tutup Moeldoko. (hms)
Discussion about this post