Meski Baru Menjabat Tiga Bulan, Ketua MUI Kota Tangerang Apresiasi Kinerja Al Muktabar 

WARTA TANGERANG – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, KH. Ahmad Baijuri khotib mendukung penuh kinerja Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang baru bekerja selama tiga bulan ini.

“Saya apresiasi dengan kinerja Pj Gubernur Banten Al Muktabar. Meskipun baru tiga bulan bekerja sudah menunjukkan kinerja yang optimal,” katanya saat dikonfirmasi pada Selasa, (9/8/2022).

Menurutnya, Al Muktabar mampu menjaga stabilitas wilayah disaat masa peralihan masa jabatan gubernur definitif ke PJ gubernur dengan kondusif.

Dengan pengalaman dalam birokrasi, Al Muktabar berhasil menjaga kondusifitas Pemprov Banten setelah terjadi transformasi kepemimpinan.

“Biasanya berakhirnya masa jabatan lama ke baru menimbulkan gejolak di tubuh pemerintahan. Al muktabar selaku Pj Gubernur sukses melakukan komunikasi sehingga pemprov banten dalam kondisi baik dan kondusif,” ujar Baijuri.

Baijuri menilai Al Muktabar orang baik. Selain berpengalaman dalam birokrasi beliau pandai bergaul termasuk dengan para Ulama. Komunikasi yang dilakukan selama ini dengan Ulama menjadi daya tarik tersendiri bagaimana PJ mengelola daerah yang dikenal dengan kota santri ini.

“Hal ini harus digalakkan, memang jabatan Pj Gubernur tidak sama dengan gubernur definitif tapi keberadaannya sebagai PJ harus mampu merangkul seluruh elemen penting salah satunya adalah keberadaan Ulama. Nah, Al Muktabar sudah melakukan hal tersebut makanya kita apresiasi kinerjanya selama ini,” terangnya.

Kedepannya, kata Baijuri berbagai persoalan harus diselesaikan. Soal carut marut permasalah birokrasi harus menjadi perhatian bersama. Karena Pj Gubernur butuh dukungan birokrasi yang kuat dan handal sebagai pengejawantahan semangat reformasi birokrasi.

“Karenanya kami mendukung sepenuhnya PJ untuk mereformasi birokrasi. Pak Al Muktabar harus dikelilingi orang-orang baik, karena birokrat yang baik itu akan memberikan dampak positif untuk Banten yang religius,” tegasnya.

Baijuri menerangkan dalam Islam fungsi dari kebijakan suatu pemerintahan harus berdasarkan kepada prinsip mencapai kemaslahatan atau kepentingan masyarakat secara luas. Sistem pemerintahan yang di dalamnya menjalankan birokrasi harus mampu memberikan pelayanan kepada warga negara dengan baik.

“Pak Al jangan ragu dan bimbang tujuan mulia mereformasi birokrasi bukan semata untuk mendzolimi birokrat, ini hanya bagian dari semangat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” tandasnya. (KEY)