Rumah Yanti, bisa diperbaiki dan sekarang menjadi tempat tinggal yang layak dihuni menggunakan anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2018.
“Saya sangat senang, dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati dan Bapak Menteri, dengan adanya bantuan BSPS ini kami bisa membangun rumah yang layak huni,” kata Yanti, sambil mengusap air yang terus keluar dari kedua matanya.
Yanti menjelaskan, hampir 20 tahun tidak memiliki rumah layak huni. Selama ini dia tinggal dalam gubuk kumuh yang tidak layak untuk ditinggali.
“Kalau tidak ada bantuan mungkin rumah ini tidak akan berdiri. Karena ada bantuan, jadi kami mengupayakan semaksimal mungkin untuk membangun rumah,” katanya.
Camat Panimbang Suaedi Kurdiatna mengatakan, pada 2018 jumlah rumah warga kurang mampu yang diperbaiki melalui BSPS sebanyak 383 unit, termasuk rumah Yanti.
Dari 383 unit rumah itu, kata dia, sebanyak 183 unit di antaranya mendapat bantuan BSPS regulier, 150 unit program percepatan dan 50 unit dari backlog.
Tahun 2019 Kecamatan Panimbang kembali mengajukan bantuan perbaikan rumah kumuh milik warga sekitar 300 unit yang diharapkan bisa direalisasikan.
“Kami atas nama pemerintah kecamatan dan warga Panimbang mengucapkan terima kasih pada Kementerian PUPR dan Pemkab Pandeglang yang telah membantu perbaikan rumah warga kurang mampu di daerah ini,” katanya.
Ia menyatakan, warga kurang mampu yang sebagian bekerja sebagai nelayan, buruh tani dan buruh serabutan tidak mungkin dapat memperbaiki tempat tinggalnya yang saat ini kondisinya kumuh.
Karena itu, kata dia, diharapkan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah pusat dan Kabupaten Pandeglang terus digulirkan.
Terus diajukan
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, Syarif Hidayat mengatakan, pada 2018 Kabupaten Pandeglang mendapat kuota bantuan BSPS sekitar 2.000 unit.
Bantuan BSPS ini ada dua bentuk, yakni sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta. Semua anggaran dari Kementerian PUPR, baik reguler maupun backlog, yang Rp15 juta, istilahnya peningkatan kualitas, dan kalau yang Rp30 juta merupakan pembangunan baru,” katanya.
Ia menyatakan, kuota BSPS Tahun 2018 sekitar 2.000 unit dari program BSPS reguler dengan anggaran mencapai Rp60 miliar.
Ia juga menjelaskan, selama periode 2016-2018 kurang lebih 4.478 unit rumah kumuh bisa dibangun dan menjadi rumah layak huni.
“Rencananya Tahun 2019 akan diajukan 1.200, namun apabila ditambah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa mencapai 2.000 lebih,” katanya.
Ia juga menjelaskan, petugas dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang memastikan penyaluran bantuan sesuai sasaran.
“Fokus kami bagaimana mengentaskan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Dari APBD murni maupun bantuan dari pemerintah pusat, diantaranya BSPS,” katanya.
Ia juga meminta pada masyarakat yang belum mendapatkan program BSPS untuk bersabar, karena Bupati Pandeglang Irna Narulita mengintruksikan agar semua warga yang layak mendapatkan bantuan untuk segera dimasukkan pada program tersebut.
Selain itu program ini juga akan terus berlanjut sampai semua rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni.
Bupati Pandeglang Irna Narulita akan terus berupaya mengentaskan persoalan rumah kumuh di daerahnya yang merupakan bagian dari pemberantasan kemiskinan.
“Kami fokus dalam pemberantasan kemiskinan, dan membantu membangun rumah warga yang kumuh menjadi layak huni merupakan bagian dari program itu,” katanya.
Ia juga menyatakan selama tiga tahun pemerintahannya bersama Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban berbagai program untuk menekan angka kemiskinan terus dilakukan.
“Selama kurun waktu tiga tahun sudah terbangun 559 unit sarana prasarana kesehatan, peningkatan produksi pertanian, membangun jalan sepanjang 491,56 Km, terbangun jalan paving blok sepanjang 536,74 Km, jembatan 298 unit dan 255 unit sarana air bersih,” katanya.
Kemudian, kata dia, bantuan BSPS sebanyak 4.478 unit, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.007 unit, peningkatan angka harapan hidup bertambah satu digit menjadi 63,82 dan angka harapan hidup meningkat jadi 64,04.
Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid usai meresmikan rumah Yanti mengatakan melalui program BSPS pemerintah akan menuntaskan rumah tidak layak huni sehingga menjadi layak untuk ditinggali.
Berdasarkan data dari tahun 2014 kurang sekitar 3,4 juta rumah yang belum layak huni, termasuk di Kabupaten Pandeglang.
“Tadi saya juga lihat masih ada rumah yang tidak layak huni, kalau tanahnya punya sendiri silahkan ajukan, nanti dibantu dengan program BSPS,” katanya.
Ia juga menyuatakan, dengan bantuan Rp30 juta melalui BSPS memang tidak cukup untuk membangun rumah, namun karena ini swadaya jadi saling membantu supaya rumahnya menjadi sehat,” ujarnya.
Di seluruh Indonesia peruntukan bantuan BSPS telah membantu perbaikan rumah sekitar 206.500 unit. Bantuan swadaya ini, sangat membantu masyatakat.
“Pengalaman keliling Indonesia saya kira masyarakat sangat mengharapkan bantuan ini. Inilah upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat mendapatkan rumah layak huni, lihat saja Rp30 juta bisa semegah ini. Kalau tidak bantuan dari pihak lain tidak mungkin,” katanya sambil menunjuk rumah Yanti. (*)
Discussion about this post