Legislator Tangerang lakukan pengawasan proyek kolam retensi cegah banjir

Tangerang (ANTARA) – Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, mengawasi proyek kolam retensi (tandon) di Kecamatan Tigaraksa dan Pakuhaji sebagai upaya untuk mencegah banjir di lokasi rawan bencana.

“Program tersebut dianggap telah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun,” kata ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang Aditya Wijaya di Tangerang, Jumat (5/4).

Aditya mengatakan dalam pelaksanaan perlu pengawasan ketat karena lokasi terpisah, di Utara (Pakuhaji) dan Selatan (Tigaraksa) dan saat pembebasan lahan penduduk.

Masalah tersebut terkait Pemkab Tangerang merencanakan membangun dua sumur retensi dan saat ini sudah dilakukan studi kelayakan dan proyek itu dikerjakan mulai pertengahan 2019.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, Taufik Emil mengatakan proyek tersebut melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA), Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman (Perkim).

Masing-masing instansi itu memiliki fungsi yakni Perkim sebagai pengadaan tanah, DBM-SDA pembangunan kontruksi dan Bappeda sebagai pihak penyusun disain pekerjaan secara menyeluruh.

Namun pihaknya belum dapat menjelaskan nominal anggaran berasal dari APBD setempat yang dibutuhkan dalam dua proyek tersebut.

Proyek dikerjakan mulai 2019 hingga 2023 dilakukan secara bertahap karena langkah pertama yaitu studi kelayakan dan dilanjutkan dengan pembebasan lahan serta telah mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat.

Upaya tersebut karena dua kecamatan itu merupakan rawan banjir akibat meluapnya Sungai Cimanceuri dan anak Sungai Cisadane.

Musim hujan ribuan rumah penduduk di Tigaraksa diterjang banjir dan hamparan sawah dihantam air bah di Pakuhaji.

Kolam itu juga nantinya berfungsi sebagai sumber air bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat karena dapat menampung dan mengurangi debit hujan.

Aditya menambahkan lokasi yang dipilih sudah dianggap tepat karena kedua daerah itu rawan bencana, ini merupakan bukti serius pemerintah setempat membantu warga.

Menurut dia, dalam RPJMD tahun 2018-2023 harus dipantau dan dikerjakan sesuai alokasi dana sehingga bermanfaat bagi warga.

“Ini merupakan langkah positif dan ada sinergi masing-masing instansi untuk membantu warga yang bermukim di lokasi bencana,” katanya.