SERANG-Sebanyak 1,86 juta dari 2 juta pekerja sektor informal di Provinsi Banten hingga kini belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK). Hal itu terungkap dalam Forum Group Discustion (FGD) antara BPJS-TK dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Koordinator Wilayah (Korwil) Banten di salah satu rumah makan di Kelapa Dua, Lontar, Kota Serang, Kamis (28/2). Berdasarkan data BPJS-TK, pada 2018, jumlah pekerja sektor informal di Provinsi Banten yang sudah menjadi peserta sebanyak 140 ribu orang, sedangkan 1,86 juta belum menjadi peserta. Sementara untuk pekerja formal dari 2,4 juta orang, 1,7 juta sudah menjadi peserta BPJS-TK.
Deputi Direktur BPJS-TK Wilayah Banteh, Teguh Purwanto mengatakan pada 2019 ini, pihaknya melakukan upaya secara masif untuk menjangkau pekerja di sektor informal yang kini belum terdaftar sebagai peserta BPJS-TK. Hal itu dilakukan sebagai penyelarasan dimana pada tahun ini masuk dalam kategori pertumbuhan agresif (agresif growth).
“Pertumbuhan penduduk pada 2019 jauh lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, kita menjalin komunikasi dengan berbagai instansi salah satunya itu ICMI Banten,” katanya kepada wartawan usai acara.
Dijelaskan Teguh, pihaknya juga mulai melakukan sosialisasi ke komunitas-komunitas pekerja informal secara masif. Hal itu bertujuan agar para pekerja di sektor tersebut bisa mendapatka jaminan dari BPJS yang salah satu fungsinya sebagai jaring pengaman.
“Risiko pekerja informal itu sangat rentan dan besar sekali, sementara hingga kini banyak yang tidak mendapatkan proteksi. Jangan sampai mereka mengalami kecelakaan dan jatuh miskin, dan itu akan nambah masalah. Maka dari itu BPJS di sini hadir sebagai jaring pengaman, paling tidak sebagai jaminan pemerintah untuk melindungi para pekerja dari sektor informal,” paparnya.
‘Di satu sisi, kita juga terkendala terkait edukasi, karena pekerja formal dan informal itu kan beda cara komunikasi. Kalau pekerja formal cukup lewat seminar di gedung, nah kalau informal kan harus satu persatu. Makanya kita butuh komunitas, kayak sekarang kita sudah masuk ke sektor UMKM (usaha mikro kecil menengah), kita juga kerja sama dengan Bank BJB dan Bank Banten,” ujarnya.
Lebih lanjut, Teguh mengungkapkan selain UMKM, pihaknya juga sudah melakukan pendekatan kepada komunitas venture capital (VC) yang ada di Banten. Diketahui, venture capital adalah modal dalam bentuk uang yang diberikan kepada startup atau usaha potensial yang sedang berkembang.
“Kita sudah coba dekati VC yang ada di Tangerang, dan dari 180 ribu orang, 70 ribunya sudah jadi peserta. Kebanyakan yang usahanya itu kayak ibu-ibu bantu suaminya dagang ataupun bisnis-bisnis online,” ujarnya.
Pihaknya juga optimis, pada 2019 BPJS-TK dapat menembus sektor informal. “Tahun ini kita harus tembus sektor informal. Salah satu upayanya melalui sosialisasi ke komunitas pekerja informal baik online, UMKM, maupun VC. Kalau didatengi satu-satu akan lama, tapi lewat komunitas jangkauannya bisa luas,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua ICMI Korwil Banten, Lili Romli mengatakan kegiatan FGD tersebut merupakan bagian dari silaturahmi antar-ICMI dengan stakeholder yang ada di Banten. Salah satu alasannya yakni menggali isu-isu negara yang berhubungan terutama dari sektor ketenagakerjaan.
Ia menilai BPJS-TK mempunyai tugas suci dalam melindungi para pekerja di Indonesia baik yang bergerak di bidang formal maupun informal.
“Termasuk rumah tangga, nelayan yang harus dilindungi. Kita punya tanggung jawab sosialisasikan ke masyarakat di Banten dimana perlu ada perlindungan bagi para tenaga kerja khususnya informal. Kalau formal kan udah ditanggung perusahaan, kalau informal yang belum,” kata Lili.
Dengan adanya sosialisasi, lanjut Lili, pihaknya berharap ketika ada kematian dalam sebuah pekerjaan, bahkan hingga meninggal dapat mendapatkan jaminan. Ia menilai perlindungan terhadap tenaga kerja sangat penting dilakukan.
“Ke depan kita juga akan berikan kesadaran khususnya bagi para pekerja informal. Kita akan buat seminar, studi kelayakan supaya ada penguatan. Kita juga akan undang para pelaku dari sektor informal,” ujarnya. (tb/tnt)
Discussion about this post