PAMULANG-Presiden Joko Widodo menyerahkan 40.172 sertifikat tanah kepada masyarakat Tangsel. Penyerahan dilakukan di Lapangan Skadron 21 Sena, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Jumat (25/1).
Sertifikat secara simbolis diberikan kepada 14 warga. Penyerahan sertifikat itu merupakan program nasional (prona) pendaftraan tanah sistematik lengkap (PTSL).
Meskipun sejak Jumat (25/1) pagi Pamulang diguyur hujan, tidak menyurutkan niat masyarakat datang. Setidaknya ada 800 bus disiapkan panitia untuk antar jemput masyarakat.
Warga berdesak-desakan untuk bisa mendekat ke Jokowi agar bisa bersalaman dan foto. Bahkan, jalan di sekitar lokasi sempat macet hingga 5 Km, namun itu tidak menghalangi warga untuk datang.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, pemberian sertifikat tanah tersebut, untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas tanah miliknya. Sehingga ke depan bila terjadi sengketa antara warga dengan warga, warga dengan perusahaan, maupun warga dengan pemerintah maka masyarakat punya bukti yang sah.
“Setiap saya bertemu banyak masyarakat di seluruh Indonesia yang dikeluhkan selalu sengketa tanah,” ujarnya, Jumat (25/1).
Jokowi menambahkan, berpesan kepada masyarakat yang sudah memegang sertifikat tanah agar dijaga dengan baik dan jika ingin dijadikan agunan ke bank, maka harus dipergunakan sebagai modal usaha, serta dihitung secara cermat terkait cicilannya.
“Uang yang diperoleh dari agunan di bank jangan dipakai untuk beli mobil yang tujuannya untuk pamer saja. Kalau itu dilakukan paling lama 6 bulan pasti ditarik leasing karena tidak bisa bayar cicilannya,” tambahnya.
Masih menurut Jokowi, pada 2017 keluar 5,4 juta sertifikat tanah, 2018 keluar 5,5 juta sertifikat dan tahun ini ditargetkan bisa keluar 9 juta sertifikat di seluruh Indonesia. “Saya memiliki target 2025 tanah di Indonesia harus bersertifikat semua,” ungkapnya.
Sebelum, menyerahkan sertifikat tanah, Jokowi terlebih dahulu bersilahturahmi kepada ulama, Qurais Shihab dan pengurus Pondok Pesantren Bayt Al Quran di Pondok Cabe yang lokasinya tak jauh dari penyerahan sertifikat.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, sebelum menjadi gubernur ia pernah jadi lurah, camat dan walikota. Namun, baru kali ini masyarakat dipermudah pembuatan sertifikat tanah dan gratis.
“Dulu buat sertifikat tanah itu lama, mahal dan kebanyakan tidak jadi, serta masyarakat miskin didiskriminasi. Sehingga menyambut baik program PTSL ini,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, di Tangsel tahun ini ditarget akan selesai program PTSL. “Sekarang tinggal sekitar 36 ribu bidang tanah yang belum selesai dan saya yakin tahun ini selesai,” ujarnya.
Airin menambahkan, kendala yang dialami saat petugas datang untuk tunjukkan batas tanah adalah warganya tidak ada. “Saya harap masyarakat bisa kerjasama agar semua warga Tangsel memiliki sertifikat tanah tahun ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Tangsel, Wartomo mengatakan, 2019 ada 36 ribu bidang tanah yang adakan diselesaikan sertifikatnya. “Bila jumlah ini selesai maka pendaftaran tanah di Tangsel selesai 100 persen atau sekitar 400.000an bidang tanah,” ujarnya.
Pembagian sertifikat yang diberikan Jokowi disambut baik warga Pamulang Barat, Pamulang, Sinaran. Ia mengaku dulu pernah urus pada 2014 tapi, sudah dua tahun tidak jadi-jadi. “Lalu saya serahkan ke notaris dan katanya tarsok-tarsok dan tidak jadi juga, kemudian datanta saya tarik lagi,” ujarnya.
Sinaran menambahkan, kemudian ia mendapat informasi dari RT/RW bila ada program prona dna sekarang sertifikatnya sudah jadi. “Sertifikat ini mau saya sekolahkan untuk pinjam uang di bank untuk beli mobil dan saya gunakan untuk taksi online.,” tuturnya. (bud)
Discussion about this post