Pemilu Harus Buat Masyarakat Ceria, Pemerintah Secara Bertahap Netralisir Kerawanan

Pemerintah berharap pesta demokrasi lima tahunan yang kali ini dilakukan serempak dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Pilpes) membuat masyarakat ceria, bahagia, senang karena lima tahun sekali diberi kesempatan untuk melakukan, atau memilih pemimpin yang berkualitas.

“Sehingga sebenarnya nggak perlu kita kemudian risaukan, keadaan menjadi panas, ada konflik, dan sebagainya,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1) sore.

Menurut Menko Polhukam, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan supaya kita hati-hati. Untuk menghadapi tahun politik ini, tentunya kita dihadapkan kepada pemilu 2019 tahun ini, untuk Pemilu serentak, Pemilu Legislatif dan Pemilu Pesiden, Wakil Presiden.

Presiden, lanjut Wiranto, mengarahkan kepada setiap menteri agar menjaga semua kegiatan untuk mengarahkan bahwa kegiatan Pemilu ini harus aman, harus damai, harus lancar, harus sukses. Jangan terganggu dengan hal-hal lain, jangan terganggu dengan suatu kebijakan-kebijakan yang justru mengganggu suksesnya Pemilu itu.

Ia menyebutkan, pemerintah sudah mempunyai indeks kerawanan Pemilu, dan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dengan Polri sudah membuat suatu analisis daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat kerawanan pemilu yang paling tinggi.

“Itu ada, daerah-daerah itu ada, dan kita sudah mengidentifikasi kira-kira di soal apa kerawanan itu. Dan mulai sekarang kita sudah mulai bertahap mencoba menetralisir kerawanan itu, sehingga pada saat nanti hari H-nya kita harapkan indeks kerawanan pemilu di semua daerah itu semuanya rendah,” papar Wiranto.

Artinya, jelas Menko Polhukam Wiranto,  tidak akan ada satu ancaman yang cukup serius, cukup signifikan terhadap pelaksanaan Pemilu. Itu yang harus dilakukan.

Namun Menko Polhukam mengingatkan, sebenarnya tidak hanya para menteri dan kepala lembaga-lembaga pemerintahan, tapi juga semua stakeholder yang terlibat dalam pemilu harus bersama-sama melakukan hal ini, apakah itu KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian masyarakat, para pimpinan partai politik, para pelaku kontesan, itu semuanya harus bersama-sama punya tanggung jawab yang sama bahwa Pemilu ini pesta demokrasi, membuat masyarakat itu ceria, bahagia, senang karena lima tahun sekali diberi kesempatan untuk melakukan, atau memilih pemimpin yang berkualitas.

Secara Hukum 

Menenai langkah menurunkan tensi itu, Wiranto menguraikan, pertama kalau kita bicara agak rinci, masalah hoaks atau kabar bohong,  harus diselesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas, karena hoaaks itu jelas akan mengacaukan bagaimana opini publik.

Yang kedua, pemerintah akan mencegah adanya gangguan keamanan, terorisme, radikalisme.

Untuk itu, Menko Polhukam Wiranto mengimbau jangan menggunakan politik identitas, karena politik identitas itu memecah belah persatuan kita sebagai bangsa.

“Politik identitas itu sebenarnya mengingkari Kebhinekaan kita,  Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita juga imbau agar kita jauhilah politik identitas. Karena apa? Karena kampanye ini kan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial, tetapi adu kompetensi kan, adu kualitas calon pemimpin,” ujar Wiranto.

Menko Polhukam Wiranto mengimbau kepada partai-partai politik, sebagai salah satu yang ikut bertanggung jawab pada sukses Pemilu,  bahwa kampanye boleh,  tapi yang diadu adalah kualitas pemimpin, yang diadu adalah kompetensi pemimpin, yang diadu adalah rekam jejak pemimpin agar nanti bisa membangun suatu kesuksesan dalam rangka memimpin Negeri ini. (DNA/JAY/ES)